Maria Prasetyo : Keributan Di The Jarrdin Bandung, Buntut Persoalan Antara Developer Dan P3SRS

oleh -
Maria Prasetyo : Keributan Di The Jarrdin Bandung, Buntut Kisruh Antara Developer Dan P3SRS
Maria Prasetyo, Ketua P3SRS (Perkumpulan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) The Jarrdin Bandung.

BANDUNG –  Ketua P3SRS (Perkumpulan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) Rusunami The Jarrdin Bandung, Maria Prasetyo, menyampaikan keterangannya kepada media terkait keributan yang terjadi di Rusunami The Jarrdin, Jalan Cihampelas No. 10, Bandung, Selasa, (26/10/2021).

“Ada potensi kerusuhan di Jarrdin, kita lihat sejumlah orang yang mengatasnamakan warga berkumpul dan melakukan pemblokiraan jalan menuju Jarrdin, menyebarkan sampah di jalan masuk menuju Jarrdin, bahkan menutup total akses menuju Jarrdin,” kata Maria Prasetyo.

Menurut Maria Prasetyo, keributan tersebut diduga bermula dari adanya penggantian vendor tenaga keamanan atau security.

“Dantara mereka ada bekas Security Jarrdin yang mengklaim diberhentikan secara sepihak, dan memang pada hari, Senin (25/10/2021), kita ada pergantian vendor security dari vendor yang lama ke vendor yang baru, dikarenakan vendor yang lama mengundurkan diri,” ungkap Maria Prasetyo.

“Masalah timbul, karena biasanya vendor berganti tetapi personal security-nya masih tetap tinggal di Jarrdin, jadi hanya ganti baju saja. Biasanya ada serah terima antara vendor yang lama kepada vendor yang baru termasuk anggota security-nya diserahterimakan yang telah dibicarakan beberapa waktu sebelumnya,” ungkap Maria Prasetyo.

“Hal ini terjadi tidak lepas dari adanya perseteruan antara pengelola lama dan pengelola baru Jarrdin, jadi ada pengelolaan ganda, jadi Security Jarrdin memihak kepada pengelola lama yang existing kemarin,” kata Maria Prasetyo.

“Ketika kami menerima pengunduran vendor Security yang lama, maka kami sebagai pengelola baru Jarrdin mempersilahkan vendor lama untuk membawa anggota Security-nya, untuk Security yang tidak mau dibawa oleh vendor yang lama dikarenakan masih ingin bekerja di Jarrdin, kami selaku pengelola baru mempersilahkan Security lama untuk melamar ke vendor yang baru, dan seharusnya hal ini sudah dikomunikasikan oleh vendor lama kepada warga, oleh karena itu kami selaku pengelola Jarrdin kurang paham mengapa masih terjadi keributan dan kerusuhan di Jardin,” kata Maria Prasetyo.

“Security lama merasa diberhentikan secara sepihak, padahal kami selaku pengelola Jarrdin tidak merasa memberhentikan mereka, jadi silahkan melamar ke Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) atau vendor Security yang baru,” kata Maria Prasetyo.

“Karena kalau melihat ke belakang, bila terjadi pergantian vendor, biasanya selalu terjadi keributan di Jarrdin, karena Security yang lama mempunyai kebiasaan yang unik, karena setiap terjadi pergantian vendor mereka membuat keributan karena ingin tetap di bawah naungan vendor Security yang lama dan tidak mau di bawah vendor yang baru, namun seiring berjalannya waktu Security lama akhirnya akrab dengan vendor yang baru, maka kami melihat hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, dan pada suatu ketika harus kita akhiri keadaan seperti ini,” tegas Maria Prasetyo.

“Security lama selalu menuntut semua harus dipekerjakan dan vendornya harus tetap yang lama, maka ketika hal ini terjadi terus menerus profesionalisme menjadi hilang, jadi kami selaku pengelola baru Jarrdin ingin profesionalisme di kalangan Security Jarrdin,” tegas Maria Prasetyo.

“Bahkan ketika kami akan menyarankan Security untuk sekolah, mereka tidak menanggapi dan tidak merespon, akhirnya ketika Security lama tidak mempunyai bargaining, akhirnya mereka membuat keributan dan kerusuhan di Jarrdin,” ungkap Maria Prasetyo.

Mengenai P3SRS selaku pengelola resmi Rusunami The Jarrdin Bandung, Maria Prasetyo menegaskan, pembentukan P3SRS sesuai amanat Undang-Undang, karena setiap Rusun harus memiliki P3SRS, “Aturan Pemerintah yakni selambat-lambatnya satu tahun sejak serah terima pertama kepada pemilik unit,” ungkapnya.

“P3SRS Jarrdin sendiri terbentuk pada 31 Oktober 2020, dan pembentukan P3SRS melalui MUA yaitu Musyawarah Umum Anggota, jadi para pemilik unit itu dikumpulkan kemudian disampaikan dan disosialisasikan apa dan untuk apa dibentuk P3SRS, setelah itu baru dilakukan pemilihan, bahkan pengembang ikut memfasilitasi pembentukan P3SRS dangan memasukan data pemilik unit secara confidential,” kata Maria Prasetyo.

“Permasalahan yang timbul di P3SRS Jarrdin ini adalah, kami terbentuk setelah developer atau pengembang dinyatakan pailit, dan Surat Pailit tertanggal 5 Oktober 2020, maka ketika dinyatakan pailit otomatis kurator masuk, dan kami sudah menyampaikan kepada kurator sedang ada pembentukan P3SRS, dan kurator tidak menyatakan keberatan, maka kami lanjut pembentukan P3SRS, dan Kurator tidak mengintervensi, dan akhirnya P3SRS Jardin terbentuk 31 Oktober 2020, dan saya dipilih sebagai Ketua P3SRS Jarrdin,” kata Maria Prasetyo.

“Menurut aturan Pemerintah, setelah P3SRS terbentuk, maka selambat-lambatnya tiga bulan harus terjadi serah terima dari pengelola lama kepada pengelola yang baru yang didahului oleh audit, dan kita sudah meminta kepada Developer untuk serah terima, dan kita juga sudah menyampaikan kepada kurator, tetapi tidak mendapat respon yang semestinya,” ungkap Maria Prasetyo.

“Dari pihak Developer mereka selalu beralasan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dan Pertelaan (Strata Title/ Akta Sarusun atau dokumen yang menunjukkan batas masing-masing rumah susun) Gedung Jarrdin belum ada, maka menurut mereka bagaimana bisa serah terima, padahal dari awal ketika kami akan mencatatkan P3SRS ke DPKP3 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan) Kota Bandung, pihak DPKP3 menyatakan Jardin belum memiliki pertelaan sehingga bagaimana bisa P3SRS dicatatkan,” ungkap Maria Prasetyo.

“Jadi Pertelaan nantinya akan menunjukkan bagian mana-mana saja yang akan dikelola oleh P3SRS, jadi bila Pertelaan belum ada maka P3SRS nantinya akan mengelola apa, itulah alasan dari DPKP3, tetapi ketika kami berkonsultasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian mengatakan hal tersebut bukanlah alasan untuk tidak membentuk P3SRS, dan bukan suatu persyaratan pembentukan P3SRS,” kata Maria Prasetyo.

“Maka ketika jawaban Kementerian PUPR kita berikan kepada DPKP3, maka akhirnya P3SRS Jarrdin dicatatkan ulang dan dinyatakan sebagai satu-satunya yang berhak dan sah melakukan pengelolaan di Jarrdin, jadi kami mempertanyakan mengapa SLF dan Pertelaan selalu dijadikan alasan oleh Developer dan Pengembang,” kata Maria Prasetyo.

“Saya menegaskan, mengurus SLF dan Pertelaan dan perizinan adalah kewajiban Developer, itu tertulis dan ada Undang-Undangnya, dan bila Developer pailit maka hal tersebut menjadi kewajiban Kurator, sementara kewajiban P3SRS adalah mewakili para pemilik unit dalam hal kepengelolaan dan kepenghunian, dan keberlangsungan dalam suatu Rusun,” ungkap Maria Prasetyo.

“Jadi saya menegaskan Developer tidak ada etikanya ketika menanyakan SLF dan Pertelaan kepada P3SRS, sehingga hingga saat ini belum terjadi serah terima pengelolaan di Jarrdin, dan itulah yang kita alami hingga saat ini, jadi Developer selalu berusaha untuk mengulur-ulur waktu serah terima dengan alasan SLF dan Pertelaan Jarrdin belum ada, sedangkan Developer tidak mengurusnya, itulah masalah yang terjadi di Jarrdin,” ungkap Maria Prasetyo.

“Sebelum P3SRS dicatatkan oleh DPKP3, kami dari P3SRS merasa sudah jatuh tertimpa tangga, namun pada akhirnya kami merasa bersyukur perjuangan kami didengarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, di mana saat ini Pemkot berpihak kepada para pemilik unit dengan mencatatkan dan mengesahkan P3SRS secara resmi, dan menyatakan P3SRS sebagai satu-satunya pihak yang sah mengelola Jarrdin,” kata Maria Prasetyo.

“P3SRS Jardin secara tegas menuntut kepada Developer untuk segera dilakukan serah terima melalui Building Managemet, akan tetapi pihak Developer bersikeras tidak mau melakukan serah terima kepada P3SRS, selama ini Developer melalui Building Management membentuk P3SRS ‘Sementara’ untuk memungut iuran kepada penghuni Rusun, dan hal ini menyalahi hukum, karena tidak ada yang namanya P3SRS ‘Sementara’, dan ini terjadi di Jarrdin oleh karena itu terjadilah perseteruan di Jardin, dan P3SRS ‘Sementara’ bentukan Developer bersikeras terus melakukan pungutan kepada Penghuni Jardin, sedangkan P3SRS resmi dinyatakan oleh Developer belum serah terima, belum punya SLF dan Pertelaan, itulah hal yang selalu didengung-dengungkan Developer melalui Building management/P3SRS ‘Sementara’,” kata Maria Prasetyo.

“Kami dari P3SRS tidak putus asa dan mengusahakan serta mengupayakan ke berbagai pihak, karena P3SRS sudah dipilih oleh MUA sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dan kami mempertanyakan kepada Developer yang sudah dinyatakan pailit yang mengatakan P3SRS Jarrdin dinyatakan tidak sah dan tidak legal,” kata Maria Prasetyo.

“Jadi perseteruan ini terjadi karena Building Management yang berbaju P3SRS ‘Sementara’ ini menolak untuk melakukan serah terima dan mengakhiri masa tugasnya, padahal sudah dinyatakan oleh Akta mereka sendiri, atau dalam tanda kutip untuk apa ‘ATM’ diberikan kepada P3SRS Jarrdin yang sah,” kata Maria Prasetyo.

“Jadi selama Building Management yang berbaju P3SRS ‘Sementara’ masih bisa memungut kepada penghuni Jarrdin, menurut mereka untuk apa diserahkan kepada P3SRS Jarrdin yang sah, sebagai contoh, dari hasil audit eksternal kami, Tim Auditor menyatakan uang Sinking Fund kami ada sekitar 7 miliar rupiah, tetapi di rekening hanya tersisi 360 jutaan rupiah, kami mempertanyakan ke mana selisihnya, jadi kami menyatakan adanya ketidakjelasan pengurusan keuangan oleh Developer, dan selama 7 tahun pengelolaan tidak pernah ada satu kalipun pertanggung jawaban kepada para pemilik unit, sedangkan pengikatan Jual Beli yang kami dapatkan dari Developer tertulis dengan jelas pemanfaatan uang itu untuk apa saja,” ungkap Maria Prasetyo.

“Kami sangat berharap keributan dan kerusuhan yang terjadi di Jarrdin, Selasa, (26/10/2021), tidak terulang lagi, dan kami mensinyalir kerusuhan ini terjadi karena kami dari P3SRS Jarrdin akan mengambil alih pengelolaan Jarrdin dan mengambil alih Kantor Pengelola Jarrdin, namun Kantor Pengelola Jarrdin dikunci dan dijaga, sehingga tidak ada seorangpun yang bisa masuk, dan kejadian kerusuhan membuat penghuni Jarrdin menjadi tidak nyaman, namun kami berharap penghuni Jarrdin memahami perjuangan P3SRS,” kata Maria Prasetyo.

“Kami ingin perseteruan yang terjadi di Jarrdin mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Bandung, karena potensi sumbangan PAD dari Jarrdin ke Pemkot Bandung cukup besar, katakanlah bila sertifikat sudah jadi dan terjadi AJB, dan kami dari P3SRS sudah lama ingin menemui Walikota Bandung, dan kami ingin mendapat perhatian, karena selama ini kami selalu mendapatkan kesulitan dalam mengurus suatu perizinan sehingga kami meminta dipermudah,” ungkap Maria Prasetyo.

“Sekali lagi, kami dari P3SRS menyatakan potensi uang yang hilang dari Jarrdin besar sekali, dan kami ingin mempertanyakan kepada Building Management kemana uang tersebut, dan kami sudah melaporkan ke Polda Jabar pertengahan Juni 2021 dan gelar perkara sudah dilakukan, dan kita sedang menunggu hasilnya,” ungkap Maria Prasetyo.

“Kami dari P3SRS sedang menyusun lagi perkara yang kedua untuk pelaporan ke Polda Jabar, karena kita sudah disahkan dan dinyatakan hanya P3SRS yang berhak melakukan pungutan IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan) kepada penghuni Jarrdin, jadi bukan pihak lain yang memungut, maka P3SRS ‘Sementara’ bentukan Developer tidak berhak memungut IPL, jadi kami akan melaporkan P3SRS ‘Sementara’ ke Polda Jabar karena mereka ngotot untuk melakukan pungutan IPL kepada penghuni Jarrdin secara ilegal,” tegas Maria Prasetyo.

“Kami ingin mengungkapkan, pihak Bank belum menutup rekening P3SRS ‘Sementara’ bentukan Developer yang sudah dinyatakan pailit, karena specimen Pengurus P3SRS dimasukan oleh Developer yang sudah mengelola rekening bertahun-tahun, jadi P3SRS Jarrdin yang resmi saat ini hanya mengontrol pengeluaran dan tidak mengelola keuangan sepenuhnya, jadi P3SRS sudah terbentuk, tetapi belum berdaulat secara keuangan,” pungkas Maria Prasetyo.

*****

Comments

comments