SEMARANG – Komite sekolah SMA/SMK/MA antusias mendukung implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) di kota Semarang. Hal itu nampak dari ungkapan-ungkapan dalam kegiatan penguatan Peran Komite Sekolah Dalam Program Sekolah Penggerak di Kota Semarang yang digelar Dewan Pendidikan Kota Semarang (DPKS) di SMAN 1 Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/11/2021) pagi.
Salah satunya diutarakan Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Komite SMA dan SMK Kota Semarang, Iwan. Dirinya bahkan menyatakan siap mendukung pendanaan dengan swadaya komite, “Berkaitan dengan sekolah penggerak, agar bisa menyolidkan komite se Kota Semarang, kantornya tak’ siapkan, termasuk ugo rampene (kantornya saya siapkan, termasuk biayanya,-red),” ujarnya.
Iwan pun menyebut Forkom bisa menyiapkan dana yang bisa dialokasikan untuk mendukung suksesnya PSP di semarang. Selain itu, dirinya juga menawarkan komite SD dan SMP bergabung dalam Forkom agar bisa saling mendukung menyukseskan PSP yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Sementara, Trainer Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah, Slamet Trihartanto selaku narasumber menanggapi kekhawatiran Ketua Komite SMA Ksatrian, Sony Sudarsono terkait adanya faktor politik (pergantian menteri) bakal mengubah penerapan program Sekolah Penggerak.
“Pada dasarnya program sekolah penggerak ini dilakukan secara bertahap. Pada akhirnya nanti semua sekolah harus menerapkan program sekolah penggerak,” jelasnya.
Menurut dia, program tersebut pemerintah akan melakukan intervensi lima hal, salah satunya dalam pembelajaran yang sesuai terdeferensiasi, “Sehingga saya yakin pada saatnya nanti akan diterapkan kurikulum baru di sekolah penggerak,” urainya.
“Persoalan pergantian kurikulum itu sebuah keniscayaan, akan disempurnakan kurikulum 2013 dalam penerapan sekolah penggerak,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang, Dr Drs Budiyanto SH MHum mengaku terharu atas sambutan tersebut. Dia lantas mengungkapkan kekhawatiran orangtua siswa dengan pembelajaran daring.
“Ketika Dewan Pendidikan Kota Semarang mengadakan monev, monitoring evaluasi tentang vaksinasi guru dan pelajar, semua orangtua menghendaki pembelajaran tatap muka karena khawatir risiko pergaulan anaknya,” ungkapnya.
Terkait dengan kurikulum, Budiyanto menegaskan, sejauh ini Sekolah Penggerak merupakan bentuk gerakan implementatif atau modifikasi penerapan kurikulum, bukan penggantian kurikulum, “Jadi program sekolah penggerak ini akan tetap bisa berjalan meskipun ganti menteri,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta masukan dari semua pihak yang peduli pendidikan untuk memajukan generasi penerus bangsa Indonesia, “Kami mohon masukan dari semuanya, kritik konstruktif untuk kemajuan pendidikan, peningkatan mutu generasi penerus kita,” pungkasnya. (qq)
