SEMARANG, sorotindonesia.com – Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Dr. Bambang Pramusinto, SH, SIP, MSI, mengungkapkan sinergi antara pemerintah, sesama pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan para pemerhati pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Semarang. Saat ini, kata dia, ada sekitar 40 persen PAUD yang telah terakreditasi dengan kategori grid A.
“Jadi PAUD di Kota Semarang itu kan ada 1.200-an atau 1.280-an. Itu ada tiga grid akreditasi A, B, C. Yang A itu sudah sekitar 40 sampai 50 persen, sisanya grid B sama grid C,” katanya.
Bambang mengungkapkan hal itu saat ditemui wartawan seusai menjadi narasumber Upgrading Komite PAUD yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kota Semarang di kampus Graha Wisata (Grawis) Hotel School, Jl Puspowarno Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Sabtu (27/9/2025) siang.
Upgrading dengan 100 peserta ini dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk membahas ekstrakurikuler atau outing class yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan
Menurut dia, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan telah memprakarsai gerak sinergi bersama PAUD dengan grid A untuk mendukung semua terakreditasi sama, grid A.
“Tapi kami sudah buat komitmen, teman-teman yang sudah grid A itu nanti memberikan pendampingan untuk teman-teman yang gridnya masih B dan C,” katanya.
Tujuannya, kata dia, kalau semua sudah grid A, maka tingkat kualitas pembelajaran juga semakin baik karena lebih fokus pada target pembelajaran, “Kalau kualitas pembelajaran baik, outputnya ke anak-anak,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi Dewan Pendidikan Kota Semarang yang selalu pro-aktif sehingga kota Semarang selalu update dalam mengakses berbagai kebijakan.
Anak Putus Sekolah
Terkait anak putus sekolah, Bambang menyebut pendataan sudah dilakukan dalam aplikasi Bambu Apus dan pendampingan terhadap 316 anak yang terdata agar tetap memiliki kompetensi untuk bersaing di dunia industri melalui pendidikan kesetaraan kejar paket.
“Ya, jadi kami kan punya aplikasi ini, Bambu Apus, ya untuk mendata anak putus sekolah. Nah, tapi kami tidak hanya gunakan aplikasi, kami kolaborasi dengan Camat Lurah,” jawabnya.
“Nah, kami buat program Guru Bersamamu. Itu memberdayakan guru-guru penggerak yang ada di kota Semarang, jumlahnya banyak, ada 600, sambungnya.
Mereka yang putus sekolah, kata dia, akan memperoleh hak pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memfasilitasi kejar paket A, B, dan C. Sebab, pada dasarnya anak putus sekolah itu anak yang enggan sekolah di sekolah reguler.
“Makanya alternatifnya ya di kejar paket. Nah, kami kerjasama dengan sekolah kesetaraan yang mau memberikan fasilitas gratis. Jadi kami tempatkan di PKM terdekat yang gratis, terus didampingi sama guru-guru penggerak, gitu,” urainya.
