BANYUMAS – Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi atau akrab disapa Hendi, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan keaktifan pencatatan hasil pengadaan barang dan jasa yang telah terealisasi. Hal tersebut ditekankan agar data kinerja pengadaan setiap pemda bisa akurat dalam sistem monitoring, terkhusus dalam kaitan capaian belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMK-Koperasi (UMK-K).
“Saya rasa kalau capaian belanja produk dalam negerinya masih rendah, perlu dicek apakah semua realisasi sudah dicatatatkan,” tutur Hendi saat membuka kegiatan sosialisasi pengadaan barang / jasa di Pendopo Si Panji Kabupaten Banyumas, Kamis (29/2/2024).
Lebih lanjut, Hendi menyebutkan jika LKPP RI sendiri telah menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 6 tahun 2023 untuk mendorong kepatuhan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam pencatatan realisasi PDN dan UMK-K.
Dalam surat edaran tersebut juga telah disertakan panduan untuk melakukan pencatatan, mengacu pada petunjuk penggunaan sistem pengadaan secara elektronik. Sehingga diharapkan data terkait capaian belanja PDN dan UMK-K dapat sesuai dengan yang telah terealisasi.
Adapun dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, Kepala Desa, dan pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas tersebut, Hendi meminta komitmen seluruh pihak yang hadir untuk menggunakan produk dalam negeri. Termasuk dalam pengadaan yang dilakukan di tingkat pemerintah desa. Komitmen tersebut diyakininya dapat memperkuat ketangguhan perekonomian lokal di masing – masing wilayah.
“Kita harus memahami dan meyakini jika proses pengadaan barang / jasa berpotensi besar dalam menggerakkan ekonomi lokal dan nasional. Sehingga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di seluruh tingkatan harus benar – benar di jalankan, termasuk di tingkat desa,” tutur Hendi. “Jika aktivitas ekonomi berputar di wilayah masing – masing, maka kemajuan wilayah bisa terus didorong,” tegas mantan Walikota Semarang dua periode tersebut.
Di sisi lain terkait pemanfaatan platform belanja pemerintah E-Katalog, Hendi juga meminta untuk bisa dijalankan di tingkat desa. Menurutnya pemanfaatan E-Katalog oleh setiap desa tidak sulit, namun membutuhkan komitmen penuh. “Semua fasilitasnya sudah ada untuk digitalisasi supaya semua bisa lebih cepat,” ungkap Hendi.
“Kalau secara teknis ada tantangan juga bisa melalui OPD terkait, jadi sebenarnya tinggal kemauan dan komitmennya saja,” pungkasnya.***
