SOROTINDONESIA.COM || Semarang – Pembangunan yang ada saat ini dirasakan belum bisa mengakomodir para penyandang difable. Baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Secara fisik, fasilitas infrastruktur yang ada belum tentu dapat dijangkau dan lingkungan atau masyarakat kerap menutup ruang sosial bagi mereka. Hal ini diungkapkan oleh Purwanti, seorang difable yang aktif di Yayasan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Jogjakarta saat diwawancarai seusai menjadi narasumber Sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 yang digelar di Gedung Balaikota Semarang Jalan Pemuda, Kota Semarang, Kamis (30/08/2018).
Diterangkan, dalam UU tersebut dinyatakan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dengan terbitnya UU ini diharapkan menjadi payung perlindungan hukum bagi setiap orang, khususnya bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dirasakan oleh para penyandang disabilitas.
Terbitnya UU tersebut juga diharapkan menjadi pedoman pembangunan di kabupaten atau kota hingga di pelosok desa sehingga desain pembangunan sesuai dengan penyandang disabilitas. Purwanti berharap Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan jaringan TKSK mampu bergerak dalam memberdayakan difable dengan gerakan ke masyarakat yang lainnya.
Dia menerangkan, selama ini Yayasan SiGAB telah mendampingi desa di 2 kecamatan, yakni Desa Grebah di Sleman, dan desa Lendah di Kulonprogo hingga berhasil membuat desa inklusi. Konsep dari desa Inklusi telah memasukkan disabiltas dalam program pembangunan, termasuk dalam pemberdayaan di bidang ekonomi. Di bagian riset Yayasan tersebut juga mendalami persoalan disabilitas. Sementara di bidang Advokasi dari lokal hingga nasional melakukan pendampingan dalam kebijakan dan hukum.
Helen Intania dari Pusat Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (PPRBM) menyambut baik upaya Pemerintah Kota Semarang dalam perbaikan fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang inklusi. Helen berharap ada audiensi dari berbagai tingkatan masyarakat yang terus dikembangkan diharapkan bisa menemukan penyandang disabilitas dan melibatkan mereka dalam kegiatan masyarakat.
Inisiasi dengan adanya lingkungan sosial dan fisik yang inklusi ditangkap baik dengan adanya rencana pembuatan kampung tematik wirausaha disabilitas. Disamping itu, Helen juga menyatakan perlunya mendorong adanya kelurahan layak anak. Menurutnya, kampung layak anak tentu juga baik bila ada rencana kampung layak difable. (arh)
