Elemen Masyarakat Dukung Langkah Tegas BNI Pasang Plang di Atas Tanah yang Diklaim Milik John Hamenda

oleh -
Elemen Masyarakat Dukung Langkah Tegas BNI Pasang Plang di Atas Tanah yang Diklaim Milik John Hamenda
Stephen 'Kabasaran' Liow (kiri), dan Ketua DPW Manguni Indonesia Sulut John Hes Sumual. [dok.]

MANADO – Elemen masyarakat dari Manguni Indonesia dan tokoh ormas adat mendukung langkah BNI memasang plang di sebidang aset tanah yang berada di Jl. 17 Agustus, Kota Manado, yang beberapa waktu belakangan ini di sejumlah media baru dan berita diklaim oleh seorang warga, John Hamenda.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh tokoh ormas adat, Stephen ‘Babe’ Liow dan Ketua DPW Manguni Indonesia, John Hes Sumual, kepada awak media di Manado, Jumat (3/3/2023).

“Bapak John Hamenda di sejumlah media berkoar-koar bahwa dirinya korban mafia tanah, dan salasatunya yang diklaim adalah sebidang tanah di Kota Manado yang sertifikatnya diblokir Kantor ATR/BPN Kota Manado atas permohonan Bank BNI. Nah, dengan plang yang sekarang dipasang oleh BNI, sampai titik ini duduk persoalannya sudah cukup jelas dan tegas,” ujar Stephen ‘Babe’ Liow yang juga Ketua Umum Aliansi Kabasaran Seluruh Indonesia (AKSI) ini.

Mereka berharap masyarakat tidak mudah terhasut dengan beragam informasi yang belum pasti kebenarannya, terlebih soal tanah yang sifatnya sensitif.

“Kita semua tentunya mendukung semangat pemerintah yang kini sedang berupaya memberantas praktek mafia tanah, namun dukungan tersebut harus disampaikan dan disikapi secara proporsional. Dan kami juga dalam hal ini mendukung langkah tegas BNI memasang plang di sebidang tanah yang diklaim Bapak John Hamenda itu, sehingga dapat menjawab tanda tanya dari masyarakat,” kata John Hes Sumual menambahkan.

Informasi yang dihimpun sorotindonesia,com dari berbagai sumber, BNI telah memasang plang di tanah yang sebelumnya diklaim warga atas nama John Hamenda di Jl. 17 Agustus, namun ternyata aset tanah itu sudah dirampas untuk negara cq BNI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 660K/PID/2005/MA RI  tanggal 31 Mei 2005 dan dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Desember 2006 akibat kasus pidana yang dilakukan oleh John Hamenda pada perkara pembobolan Bank BNI senilai lebih dari Rp1 triliun.

“Kami berharap dengan adanya plang tersebut sudah mempertegas status kepemilikan tanah yang sudah menjadi rampasan negara cq Bank BNI,” ujar kuasa hukum BNI, Andrias Nugroho, dikutip dari tribunmanado.co.id.***

Comments

comments