APBD KBB Tahun 2021 Disahkan, Prioritas Pemulihan Ekonomi Lokal Di Masa Normal Baru

oleh -
APBD KBB Tahun 2021 Disahkan Dengan Catatan, Prioritas Pemulihan Ekonomi Lokal Di Masa Normal Baru

KBB, sorotindonesia.com,- Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat (Raperda APBD KBB) tahun 2021 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD KBB menjadi peraturan daerah yang digelar di Novena, Lembang, Senin (30/11/2020).

Walau demikian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB memberikan beberapa poin catatan untuk menjadi perhatian bagi eksekutif.

Ada beberapa substansi yang disampaikan banggar melalui Ayi Sudrajat, antara lain pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan dan perundangan, efektif, efisien, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat KBB. Selain itu, program kegiatan tahun 2021 di masing-masing perangkat daerah harus termuat dalam KUA (kebijakan Umum APBD)-PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) tahun 2021.

Disamping itu, banggar juga sudah mengingatkan terkait defisit anggaran sebelum pembahasan, termasuk utang yang jatuh tempo pada tahun 2021. Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah bisa lebih aktif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi sehingga target pendapatan tahun 2021 bisa tercapai.

“Pendapatan asli daerah harus rasional, mengingat kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2021 yang mungkin masih berdampak,” kata Ayi Sudrajat.

“Adanya pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pada tahun 2021 sebesar Rp31,7 miliar tentunya akan membebani struktur APBD, tetapi hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam fungsi budgeting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah KBB. Sehingga program perekonomian masyarakat semakin meningkat dan merata serta dalam pelaksanaan pinjaman dari PT SMI harus sesuai dengan peraturan perundangan,” kata Ayi Sudrajat.

“Hendaknya memperhatikan program kegiatan dengan skala prioritas yang bersifat penting dan mendesak serta bersentuhan langsung dengan pelayanan dan peningkatan ekonomi masyarakat KBB,” tambahnya.

Postur APBD KBB 2021 yang telah disepakati dan disetujui bersama antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar sebagai berikut, anggaran pendapatan Rp2.792.234.230.957, anggaran belanja Rp3.178.206.836.269, penerimaan pembiayaan Rp439.728.726.959, silpa Rp132.194.471.979, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp285.500.000.000.

Ketua DPRD KBB, Rismanto, pada Rapat Paripurna tersebut mengungkapkan, “Seperti diketahui bahwa pembahasan tentang Rancangan APBD tahun anggaran 2021 telah selesai dibahas dengan baik oleh komisi-komisi dan badan anggaran, dengan laporan hasil kerja badan anggaran berupa catatan-catatan penting atas laporan APBD TA 2021. Proses dan mekanisme pembahasannya berpedoman pada UU No. 23 tahun 2014 serta ketentuan Permendagri No. 59 tahun 2007 perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Sedangkan Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna, memberikan apresiasi dan terimakasihnya kepada TAPD dan Banggar yang telah bekerja keras dalam penyusunan APBD dan Propemperda 2021 meski dalam kondisi pandemi.

“Dengan disetujuinya dua buah Raperda serta ditandatanganinya MoU kesepakatan RAPBD KBB tahun anggaran 2021, ini merupakan salahsatu bukti keseriusan dan tanggungjawab kita bersama dalam hukum serta menyukseskan berbagai program pembangunan di KBB yang lebih baik, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat KBB,” kata Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna, pada sambutannya.****

Comments

comments