BANDUNG – Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jendral TNI Mulyono sudah gerah dengan perilaku Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah menyandera dan mengisolir warga dari 2 desa, Desa Kimbely dan Desa Banti, di Mimika, Papua.
Disampaikan oleh Kasad kepada wartawan seusai penutupan Lomba Peleton Tangkas Periode II TA 2017 di Lapangan Pusdikif Pusenif Kodiklat AD, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, “Progress kita sedang ikuti terus, ya mereka (KKB) dalam 2017 sudah beberapakali membuat provokasi, yang mana menyatakan perang dengan Indonesia dan lain sebagainya, kemudian mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas yang notabene merugikan rakyat,” ujar Kasad.
Kegiatan KKB di Papua yang kini dirasa sudah meresahkan dengan melakukan penyanderaan, melakukan pembunuhan dan penyerangan, dinilai oleh Kasad sebagai sebuah ancaman yang serius dan bukan sekedar perbuatan kriminal, “Ini ancaman yang tidak main-main, merupakan ancaman yang serius, kalau mereka sudah menyatakan seperti itu tidak bisa kita katakan sebagai sebuah tindakan kriminal, itu separatis, separatis itu Undang-undangnya harus ditumpas, diberantas,” tegas Kasad.
Namun dikatakan lebih lanjut oleh Kasad, pihaknya tidak bisa bergerak begitu saja selama belum ada payung hukum, “Tentunya tentara itu kan bergerak harus ada payung hukumnya, jadi kita mengharap dan menghimbau kepada, mungkin, pemerintah dan DPR harus mengambil sikap, ini mau diapakan. Karena jelas-jelas mereka sudah menantang kita. Tapi semuanya kita serahkan kepada pemerintah dan DPR, karena TNI tidak bisa berbuat tanpa payung hukum, selama ini kita mem-back up kepolisian karena undang-undangnya seperti itu,” urai Kasad Jend. TNI Mulyono.
Diterangkan oleh Kasad, “Kita tahu bahwa di Papua bukan darurat militer, jadi TNI akan bertindak pada koridor hukum yang benar, saya sudah menyiapkan pasukan dan kami siap menerima perintah untuk bertindak. Kalau memang amanat undang-undang menyatakan saya harus turun sesuai kewenangan, saya sudah siap melaksanakan semuanya dan ini harus dilakukan karena kondisi Papua seperti ini, ini menyangkut melindungi supaya Papua kondusif lagi. Pemerintah bisa membangun dengan baik, rakyat sejahtera, itu yang menjadi tujuan kita,” pungkas Kasad. [St]
