Sekdaprov Jabar Terima Kunjungan Gerakan Hejo, Diskusi Penanganan Sampah Kawasan Dan Asidewi

oleh -
Sekdaprov Jabar Terima Kunjungan Gerakan Hejo, Diskusi Penanganan Sampah Kawasan Dan Asidewi

Bandung, — Gerakan Hejo berkesempatan menyambangi dan berdiskusi di Ruang Ciremai, Gedung Sate, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, bersama dengan Sekdaprov Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, beserta beberapa kepala dinas, Selasa (3/3/2020) petang.

Gerakan Hejo yang dipimpin oleh Eka Santosa, memaparkan terkait dengan penanganan sampah kawasan yang telah sekian lama menjadi salasatu persoalan bagi lingkungan di Jawa Barat, serta konsep Asidewi atau Asosiasi Desa Wisata yang telah terbentuk.

Mendengar paparan dari Eka Santosa bersama tim, Setiawan Wangsaatmaja mengaku terkesan.

“Saya pikir, ini luar biasa. Keinginan kita pada tahun 2021 tidak ada lagi sampah di daerah aliran sungai, termasuk meriam (pipa. red) WC di bantaran,” ucap Sekdaprov Jabar.

Sebelumnya Eka Santosa menyampaikan diantaranya terkait dengan alat pemusnah sampah ramah lingkungan, Stungta, yang bisa terintegrasikan dengan kawasan minimasi sampah mandiri (Kamisama).

Stungta sendiri adalah incinerator smokeless hasil karya generasi muda Hejo Tekno yang telah lolos uji Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang akan diproduksi oleh PT PINDAD (Persero) melalui penandatanganan kerjasama yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020 lalu.

Sedangkan Asidewi, menjadikan sedikitnya 159 dari 5.132 desa di Jawa Barat untuk dikembangkan secara bersamaan menjadi desa wisata unggulan yang selaras dengan program One Village One Company (OVOC).

“Saya senang karena generasi muda banyak terlibat dalam kegiatan perbaikan lingkungan di Jawa Barat ini. Waktu saya masih di pusat, orang Jabar itu memang terkenal kreatif di tingkat nasional,” ujar Setiawan Wangsaatmaja.

Hadir pada kesempatan pertemuan tersebut, antara lain Betha Kurniawan selaku “koki” Stungta yang juga sedang mengembangkan alat penjernih air, Maulidan Isbar Ketua DPD Asidewi Jawa Barat periode 2020-2024, Kepala Disparbud Jawa Barat, Dedi Taufik, Kepala Dishut Jawa Barat, Epi Kustiawan, Kepala DLH Jawa Barat, Bambang Rianto, yang diwakili oleh Didi A. Siddik.

Ditemui usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Jabar tersebut, Ketua Gerakan Hejo, Eka Santosa, mengatakan kepada wartawan, “Hari ini, Alhamdulillah, kita bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi serta menyampaikan beberapa hal tentang penanganan sampah di Jawa Barat melalui satu konsep tentang Kamisama yang berkaitan dengan penyelesaian sampah di hulu juga penggunaan secara teknis untuk penanggulangan sampah tersebut,” jelasnya.

“Pada pertemuan tadi kita mendapat apresiasi dari pejabat yang hadir,” tambah Eka Santosa yang saat wawancara didampingi oleh Betha Kurniawan dan Deni.

Ditanya tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut, diungkapkan oleh Eka Santosa, “Saya kira persoalan sampah sudah menjadi permasalahan yang kita katakan Jawa Barat dalam keadaan darurat. Kita ingin merubah pola pikir dari apa yang dilakukan saat ini yang tak kunjung selesai. Jadi kita coba stop bagaimana mengungkat ngangkut membawa bakteri sampah dan disimpan di sebuah kawasan yang tidak ada ujung penyelesaiannya,” ungkapnya.

Ketua Gerakan Hejo, Eka Santosa, saat diwawancarai wartawan usai pertemuan dengan Sekdaprov Jabar di Ruang Ciremai, Gedung Sate, Kota Bandung, (3/3/2020).

“Saat ini kami tawarkan melalui sebuah program yang namanya kawasan minimize sampah dengan menggunakan sebuah alat yang ramah lingkungan yang sudah teruji dan untuk produksinya kami sudah bekerjasama dengan PT PINDAD. Produk ini adalah produk anak bangsa yang untuk kepentingan bangsa,” ungkap Eka Santosa lagi.

Detail Kamisama yang ditawarkan oleh Gerakan Hejo ini yang dituturkan oleh Eka Santosa, yakni sebuah sistem di mana sampah diselesaikan di hulu dan masyarakat diberdayakan, masyarakat bukan ditempatkan sebagai obyek, tetapi subyek, lalu ada kemandirian, apa yang diselesaikan menjadi output yang menimbulkan sisi ekonomis serta lapangan kerja, kemudian residu dari mesin pemusnah sampah itu menjadi rekayasa seperti untuk pupuk, atau paving block.

“Kita harusnya malu, bangsa yang 74 tahun lalu sudah merdeka, tapi untuk urusan sampah masih seperti ini, masih primitif, yang dampak kerusakannya jangka panjang. Saya kira pemerintah sudah membuat peraturannya untuk menangani sampah dan membuka ruang inovasi dari masyarakat. Jadi, kita siap untuk berdialog dengan siapapun, satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa kita ingin keroyokan bersama dengan pihak yang memiliki perhatian besar terhadap sampah, seperti bank sampah dan mekanisme lainnya yang sudah berjalan,” beber Eka Santosa panjang lebar.

“Kajian analisis tadi sudah diperintahkan oleh Sekda yang akan menjadi pertimbangan regulasi yang dibuat pemerintah,” pungkas Eka Santosa yang sudah memiliki beberapa demplot, salasatunya di Desa Jelekong, Kabupaten Bandung.

[St]

Comments

comments