BANDUNG,- Kepala Staf Kepresidenan RI selaku Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko beserta rombongan kunjungi kebun kopi Puntang di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, untuk meninjau panen dan berdialog langsung dengan petani kopi didampingi oleh penghasil kopi Gunung Puntang, Ayi Sutedja, Selasa (29/5/2018).
Moeldoko beserta rombongan tiba ke gerbang gunung Puntang sekitar pukul 09.30 Wib. Setelah menyapa puluhan petani yang sudah hadir sejak pagi, Moeldoko kemudian berjalan menuju lokasi kebun kopi yang berjarak sekitar beberapa ratus meter dari tenda utama. Sebelum berjalan keluar dari gerbang Puntang, Moeldoko menerima seremonial pengalungan bunga yang terbuat dari biji kopi yang disematkan oleh Kapolsek Cimaung Polres Bandung Iptu Pol Joko Prihatin, SH.
“Saya datang ke tempat ini karena value-nya, ini potensi yang sangat bagus. Belanda dulu menanam disini, karena memang tidak semua tanah dan semua ketinggian yang hasilnya sama. Masing-masing memiliki karakteristik, sesuatu yang berbeda. Value-nya disini saya pikir yang terbagus di wilayah sini,” ungkap Moeldoko kepada para wartawan disela kegiatannya.
Ketua HKTI yang pernah menjabat sebagai Panglima TNI direntang waktu tahun 2013 hingga 2015 ini berkesempatan memetik biji-biji kopi yang sudah siap dipanen dan melihat proses secara langsung pengolahan biji kopi tersebut yang diterangkan oleh Ayi Sutedja.
“Saya selaku ketua HKTI ingin melihat sebenarnya kopi puntang, kopi ini telah meraih prestasi luar biasa dalam ajang kopi Association America (SCAA), dan mendapatkan poin 86,2. Ini sebuah poin yang cukup tinggi di dunia. Untuk itu saya tertarik melihat ini suatu potensi yang perlu kita kembangkan, saya berharap nilai kopi ini lebih meningkat lagi,” harap Moeldoko.
Tapi ada kelemahan yang saya lihat, ujarnya, yaitu pertama, satu pohon kopi disini masih menghasilkan rata-rata dua kilogram, kita perlu dorong dan intensifkan lagi agar bisa menuju ke lima kilogram per pohon.
Berikutnya yang kedua, kata Moeldoko, petani dibudidayakan menggunakan pupuk organik, tadi saya dengar disini sudah menggunakan organik, kalau menggunakan pupuk non organik, begitu kena hujan itu limbahnya ke bawah dan di bawah yang kena racunnya.
“Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengelolannya. Diantaranya mungkin para petani tidak sabar pada saat panen, sehingga cara mengambil buah kopinya ditarik sedemikian rupa dari batang pohon, sehingga ada buah kopi yang masih hijau atau yang belum waktunya di panen jadi ikut tertarik, ini akan mempengaruhi pertumbuhan kopi berikutnya. Untuk itu perlu dilombakan, siapa yang bisa mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga orang berupaya untuk menghasilkan yang terbaik,” urai Moeldoko.
Diungkapkan lebih lanjut oleh Moeldoko, ada lima persoalan yang sering dihadapi oleh petani, baik petani padi maupun kebun. “Pertama, luasan lahan garapan petani rata-rata terbatas, belum lagi menghadapi kualitas tanahnya akibat penggunaan pupuk yang berlebihan, kedua, kapital, masyarakat petani disini mempunyai persoalan kapital, begitu mau beli pupuk tapi uangnya tidak ada. Ketiga adalah teknologi, teknologi ini harus dikembangkan, kaitannya dengan tadi, dua kilogram perpohon harus dikembangkan menjadi lima kilogram. Setelah pulang dari sini saya akan bertemu dengan ahli-ahli kopi dan profesional yang bisa mengembangkan,” jelasnya.
Selanjutnya, keempat, persoalan manajemen. “Petani tidak terbiasa dengan urusan manajemen, seadanya, ketika ditanya HPP-nya (harga pokok produksi), dia tidak mengerti, ini yang mesti kita ajarkan,” terang Moeldoko.
“Kelima, adalah market, pasca panen ini adalah tugas kita yang memiliki network harus mempunyai tanggung jawab untuk bisa membantu para petani dan bisa mendapatkan market yang terbaik. Itulah kira-kira persoalan umumnya,” tandasnya.
Sempat dijelaskan oleh Moeldoko disela wawancaranya dengan awak media, “Salasatu program pemerintah yaitu reform agraria, reform agraria itu diantaranya adalah redistribusi aset. Berikutnya adalah perhutanan sosial. Saya tanya-tanya di kawasan ini, ternyata belum melaksanakan redistribusi aset. Di kawasan ini khususnya, masih menggunakan pendekatan LMDH (Lembaga Masyarakat Daerah Hutan) berbasis masyarakat,” kata Moeldoko. [St]
