Kodam III/Siliwangi Gandeng BPKP Jabar Dalam Proses Verifikasi Keuangan Dana Hibah

oleh -
BPKP
Penandatanganan MOU Kodam III/Siliwangi dengan BPKP Jabar

Bandung, sorotindonesia.com – Kodam III/Siliwangi menandatangi nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar, di Aula Makodam Siliwangi. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat Kodam III/Siliwangi, Danrem dan Dandim Rabu (26/4).

Dalam penandatangan MoU tersebut, BPKP Jabar akan mendampingi Kodam Siliwangi untuk melakukan verifikasi keuangan berkaitan dengan dana hibah dari Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Herindra menjelaskan, “Kalau ada BPKP di Jabar kenapa jauh-jauh kita ke Irjenad untuk mendampingi dalam hal verifikasi keuangan yang berasal dari dana pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar serta Kabupaten dan Kota”.

Pangdam menambahkan, bahwa pihak Kodam III/Siliwangi tidak jarang mendapatkan teguran dari BPK tentang adminitrasinya yang masih jauh dari kesempurnaan.

Baca Juga:  Peringati HUT Kodam Siliwangi, Kodim 0618/BS Bagikan Paket Sembako dan Gelar Karbak

Oleh karena itu Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Herindra menekankan agar seluruh satuan Kodam Siliwangi, melakukan verifikasi keuangan dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan dana hibah. Pangdam mengajak kepada perwira jajaran Kodam untuk dapat mempertanggungjawabkan dana hibah yang jumlahnya cukup besar dari Pemprov Jabar.

“Perlu saya sampaikan bahwa Kodam siap berkomitmen, saya sengaja hadirkan para perwira jajaran Kodam, karena mereka yang memegang komando, kerjasama dengan BPKP Jabar ini untuk menjalin kerjasama agar Kodam III/Siliwangi berpredikat good governance dan clean gorvernance”, jelas Pangdam.

Pangdam juga mengajak kepada perwira jajaran Kodam untuk dapat mempertanggungjawabkan dana hibah yang jumlahnya cukup besar dari Pemprov Jabar.

Baca Juga:  Kodam III/Siliwangi Hadir Dari Dan Untuk Rakyat

“Kita banyak dapat bantuan hibah, namun untuk kerja bakti. Tapi tetap kita lakukan verifikasi keuangan agar transparan. Jangan sampai ada pejabat di pemprov atau bahkan anggota TNI terseret ke hotel prodeo,” terangnya.

“Mudah-mudahan dengan kita gandeng BPKP ini agar verifikasi keuangan kita semakin baik kedepannya,” jelasnya.

Sementara itu menurut Kepala BPKP Jabar Deni Suardini, pihaknya menyambut baik langkah Kodam Siliwangi dalam melakukan langkah pembenahan perihal administrasi keuangan yang transparan.

“Kita sambut baik, dan langkah Kodam Siliwangi ini merupakan satu-satunya Kodam yang melakukan verifikasi keuangan dengan menggandeng BPKP,” ujarnya. (pr)

Comments

comments