Gerakan Pemuda Marhaenis Hingga Tokoh Ormas Adat Singgung Pernyataan Benny Rhamdani Sebagai Bentuk Ekspresi Penyampaian Pendapat

oleh -
Gerakan Pemuda Marhaenis Hingga Tokoh Ormas Adat Singgung Pernyataan Benny Rhamdani
Waketum DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Kapitan Kelibai, S.Pd, M.Pd.

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Kapitan Kelibai, singgung pernyataan Benny Rhamdani selaku relawan dan Ketua Umum Barikade 98 saat berbincang dengan Presiden Jokowi yang viral mengatakan siap perang dengan penghujat presiden selaku kepala negara.

“Kami kira yang disampaikan oleh Benny Rhamdani dihadapan Presiden Jokowi itu untuk menjawab keresahan masyarakat kepada kelompok-kelompok yang merasa bahwa pemerintahan saat ini tidak benar. Padahal pemerintahan ini hanya berpikir untuk kepentingan rakyat semata,” kata Kapitan, Rabu (29/11/2022).

Menurut lelaki asal Maluku ini, pendapat yang disampaikan oleh Benny Rhamdani tersebut adalah juga bagian ekspresi masyarakat.

“Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Benny Rhamdani saat acara Nusantara Bersatu kemarin, adalah bagian ekspresi rakyat juga, bagaimana untuk menjaga wibawa pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar Benny Rhamdani selaku Barikade 98, tetapi juga sebagai relawan yang merupakan bagian dari rakyat. ” ujar Kapitan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh kapitan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur beragam tata cara, baik tata cara menyatakan pendapat maupun tata cara bernegara.

“Negara ini memiliki konstitusi yang mengatur, bahkan tentang tata cara kehidupan, tata cara menyampaikan pendapat. Bebas menyampaikan pendapat, akan tetapi harus dalam koridor etika-etika hukum, juga norma-norma budaya kita. Budaya kita Indonesia tidak seperti itu, misalkan melemparkan berbagai macam hoax atau semburan ujaran kebencian serta caci maki yang dampaknya meresahkan,” tegasnya.

Baca Juga:  Benny Rhamdani : Isu Pemberantasan TPPO Merintangi atau Mengganggu Penempatan, Itu Salah Besar!

Untuk membangun kembali perilaku bangsa Indonesia yang terkenal santun dan ramah tamah ini, sambung Kapitan, GPM menyepakati apa yang disampaikan Benny Rhamdani, pengujar kebencian, hoax, intoleran, harus kita lawan dengan cara yang konstitusional, yakni penegakan hukum yang tegas.

DPSP

“Masyarakat boleh menyampaikan pendapat dan ekspresi, namun yang memiliki etika, bukan dengan semburan hoax atau ujaran kebencian. Ingat, negara kita adalah negara hukum dan juga memiliki adab,” pungkasnya.

Tokoh Ormas Adat Sulawesi Utara Dukung Perang Melawan Penghujat Presiden RI

Dukungan atas statement yang disampaikan Benny Rhamdani dihadapan Presiden Jokowi disela kegiatan Nusantara Bersatu di GBK juga datang dari tokoh ormas adat Sulawesi Utara, Stephen ‘Babe’ Liow.

“Apa yang disampaikan Benny Rhamdani saat berbicang dengan Presiden Jokowi itu dalam koridor menyalurkan ekspresi dan pendapat. Sebetulnya bukan hanya beliau saja yang gemas melihat perilaku kelompok-kelompok yang selama ini menghujat Presiden Jokowi dan pemerintahan yang sah,” kata Stephen ‘Babe’ Liow melalui sambungan telepon.

Stephen ‘Babe’ Liow.

“Pemerintahan saat ini masih berjalan sesuai dengan konstitusi, jadi wajib kita kawal. Bilapun ada kritikan yang perlu disampaikan kepada pemerintah, mari kita sampaikan secara santun dan mekanisme yang berlaku sebagai cerminan sistem budaya kita Indonesia, tidak dengan caci maki dan ujaran kebencian apalagi hoax yang berpotensi memecah belah kesatuan dan kebhinekaan Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga:  Tegas Berantas Mafia, Kepala BP2MI Benny Rhamdani : Laporkan Oknum Nakal Lembaga Pelatihan Kerja!

Ditambahkan oleh Stephen Babe bahwa dukungan terhadap Benny Rhamdani yang pernah menjadi senator Provinsi Sulawesi Utara ini, adalah menjaga wibawa pemerintah yang sah dengan perang pemikiran dan gagasan berlandaskan Pancasila agar Indonesia semakin kokoh dan bergerak maju.

“Menjaga wibawa pemerintah sama saja dengan menjaga wibawa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar di mata internasional. Perang yang dikumandangkan oleh Benny Rhamdani selaku relawan Jokowi dan Ketum Barikade 98, yang harus  kita pahami adalah bukan perang fisik, melainkan perang gagasan agar NKRI ini kokoh serta semakin maju dan bersatu sesuai cita-cita pendiri bangsa ini. Selain itu, kami mendukung penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan bagi siapapun yang merongrong pemerintah yang sah sesuai konstitusi dengan cara yang melanggar hukum,” tutup Stephen.

Comments

comments