SEMARANG, sorotindonesia.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah untuk menyikapi kebijakan zero over dimension over loading (ODOL). Langkah ini diambil sebagai respons atas meluasnya gelombang unjuk rasa para sopir truk di berbagai daerah di Jawa Tengah yang menolak aturan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Luthfi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Semarang, pada Jumat (20/6/2025). Menurutnya, penerapan kebijakan ODOL harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, bukan hanya dari sisi nilai ekonomi semata.
“ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata, tetapi dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan,” kata Luthfi. “Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan. Kebijakan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai informasi, program nasional Indonesia Menuju Zero ODOL yang digagas Korps Lalu Lintas Polri telah dimulai sejak 1 Juni 2025. Namun, dalam implementasinya, kebijakan ini menuai protes dari para sopir truk di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Pati, Purwodadi, Karanganyar, Klaten, dan Boyolali.
Para sopir truk menuntut agar aturan tersebut tidak diterapkan secara tebang pilih. Mereka juga meminta agar pemerintah tidak mempersulit proses uji emisi kendaraan yang menjadi salah satu syarat dalam aturan ODOL.