Foto : Anggota Komisi X DPR RI Junico BP Siahaan saat wawancara PPDB di Aula Sanusi Hardjadinata Unpad, Jumat (14/7/2017).
BANDUNG – Kekisruhan proses Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) di beberapa kota di Jawa Barat sempat membuat gerah pejabat dan jajaran Dinas Pendidikan serta menimbulkan kecemasan para orang tua calon peserta didik.
Kisruh yang timbul dari PPDB diantaranya adalah sistem online yang mengalami error atau penerapan sistem zonasi serta dugaan masih ditemukannya praktek pungli.
Menyikapi persoalan ini, Anggota Komisi X DPR RI Nico Siahaan saat ditemui oleh sorotindonesia.com seusai acara deklarasi anti radikalisme perguruan tinggi di Jawa Barat yang bertempat di Aula Sanusi Hardjadinata Unpad Jl. Dipati Ukur Kota Bandung, Jumat (14/7/2017) lalu, mengatakan bahwa kekisruhan ini terjadi atas peran banyak pihak, termasuk dirinya.
“Misalnya, kekisruhan yang terjadi dari mulai tiga tahun kebelakang seharusnya bisa menjadi catatan, apalagi saat ini PPDB (SMA/SMK) dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang belum terbiasa mengurusnya dan dengan tekanan yang begitu besar,” ujar Nico. “Terlebih orang tua mempunyai kecenderungan sangat peduli ketika mendaftarkan anaknya ke satuan pendidikan setingkat SMP dan SMA,” tambahnya.
Menurut Nico, potensi permasalahan semestinya sudah diketahui ketika tugas itu didelegasikan, “Kami di DPR RI sebagai pengawas, ikut mengingatkan juga kepada rekan-rekan di DPRD Provinsi untuk melihat dan mengawasi potensi permasalahan PPDB, kami mengajak dari sekarang untuk rapat dan berkoordinasi mempersiapkan PPDB tahun 2018 mendatang,” jelas Nico.
Identifikasi masalah yang muncul dalam proses PPDB tahun 2017 diantaranya adalah jalur afirmasi, online dan zonasi. “Kita prioritaskan dulu penyelesaian permasalahannya, semisal MoU afirmasi dengan sekolah swasta, sudah beres atau belum sehingga kedepannya bisa tenang. Ketika ada yang tidak masuk ke sekolah negeri, ada swasta yang sudah siap. Paling tidak jika kita sudah prediksi dan diperkirakan apa yang menjadi potensi permasalahan, kita sudah mengingatkan,” beber Nico.
Dari pandangan Nico, persoalan-persoalan yang muncul karena persiapan menangani skala prioritas, “Harus dipersiapkan regulasi dan sosialisasinya jauh-jauh hari,” katanya. “Persoalan terbesar PPDB ini ada di Jawa Barat, makanya sudah diatur saat ini jauh-jauh hari dengan ketua komisi, kepala dinas, kita kumpul bikin timeline, DPR nanti ikut mengawasi, kapan rapat-rapatnya, kapan rapat dengan penggiat pendidikannya, dengan sekolah-sekolah, dengan DPRD, dan kapan harus sosialisasinya, itulah, inventarisasi masalah dan solusinya sudah harus dikantongi sehingga pada sekitaran bulan Mei 2018 sudah siap dan prediksi permasalahan sudah terminimalisir,” urai Nico. (*)
