Muradi : “Deklarasi Menjadi Cagub Terlalu Dini, Ridwan Kamil Berpotensi Blunder Politik”

oleh -
Ridwan Kamil
Muradi, PhD. (Foto : www.unpad.ac.id)

BANDUNG, Deklarasi dan dukungan partai politik Nasdem yang mengusung Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) untuk maju memperebutkan kursi Jabar1 pada Pilkada serentak 2018 mendatang mendapat respon dari Muradi, PhD., Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung.

Menurutnya, deklarasi dukungan politik Partai Nasdem pada Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat yang telah dilakukan hari ini, Minggu (19/3), berpotensi blunder politik bagi masa depan karier politik RK.

Muradi beranggapan Langkah terlalu dini menerima pinangan untuk dicalonkan sebagai cagub pada pilgub 2018 mendatang justru menjadi potensi masalah yang tidak sedikit bagi RK. Ada lima alasan mengapa potensi RK melakukan Blunder Politik, yakni: Pertama, deklarasi tersebut membuat warga kota Bandung merasa ditinggalkan dengan sisa waktu kepemimpinannya di kota Bandung yang kurang dari dua tahun lagi, kehadiran RK pada deklarasi tersebut juga mensiratkan ambisi politik RK yang menggebu.

Secara etika politik, baik bagi RK untuk tetap fokus menuntaskan program kerjanya di Bandung meski tetap harus membangun komunikasi dengan partai-partai politik dan relawan dalam kerangka pilgub Jabar 2018. Sebab paska deklarasi ini juga akan membawa konsekwensi mengganggu konsentrasi RK dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai kepala daerah di kota Bandung.

Kedua, deklarasi tersebut juga secara eksplisit menutup ruang koalisi bersama dalam pengajuan RK sebagai bakal cagub jabar 2018. Dengan hanya 5 kursi di DPRD Jabar, keberadaan Nasdem tentu tidak akan bisa mengajukan sendiri dalam mengusung RK, perlu dukungan dari partai lain. Langkah Nasdem dengan mengambil momentum tersebut akan membuat partai-partai lain berpikir dua kali untuk ikut dalam gerbong dukungan kepada RK. Sementara partai politik lain yang sejak awal ingin mengusung RK juga akan mengambil sikap yang sama. Situasi ini tentu akan menyandera RK dalam situasi politik yang tidak cukup nyaman.

Ketiga, RK juga berpotensi tersandera oleh politik kepentingan dari partai Nasdem. Betapapun partai Nasdem menegaskan tetap membuka ruang bagi dukungan bersama untuk RK, tapi sebagai partai yang pertama kali mengusung dan mendeklarasikan RK sebagai bakal Cagub, Nasdem akan memilih untuk membangun daya tawar politik kepada partai-partai politik lainnya.

Keempat, paska deklarasi tersebut akan mengubah peta politik di Jabar. Partai-partai politik yang sejak awal menunggu waktu yang tepat kemudian melihat situasi tersebut bukan tidak mungkin akan membangun barisan yang lebih kokoh namun pragmatis, misalnya partai Golkar dan PDIP yang kecil kemungkinannya melakukan koalisi dengan PKS, maka hal tersebut dimungkinkan untuk mengusung calon yang dianggap bisa mematahkan posisi politik RK di Jabar.

dan Kelima, karena peta berubah, maka potensi hasil survey juga akan mengubah hasil dari yang selama ini beredar dari hasil sejumlah survey di Jabar. Artinya jika sinisme menguat karena deklarasi yang terlalu dini untuk maju di Jabar, maka posisi RK berpotensi secara bertahap akan goyah juga dan tergeser dari puncak. Situasi ini jika tidak dikelola dengan baik maka nasib RK akan sama seperti Dede Yusuf pada Pilgub 2013, yang mana secara sistematis tergeser terjun bebas dan kalah pada Pilgub 2013. Padahal Dede yusuf sejak awal selalu memuncaki hasil survey.

[democracy id=”2″]

Comments

comments