JAKARTA, sorotindonesia – Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja dijadwalkan akan menggelar aksi demonstrasi nasional secara serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025. Aksi yang diprakarsai oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini akan terpusat di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, serta di berbagai kota industri besar di seluruh Indonesia.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi damai ini mengusung tema utama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Menurutnya, ini adalah momentum yang tepat bagi para pekerja untuk menyuarakan hak-hak mereka kepada pemerintah dan parlemen.
Terdapat lima tuntutan utama dalam aksi ini. Pertama, menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5–10,5% pada 2026. Kedua, menghapus praktik outsourcing dengan mencabut PP No. 35 Tahun 2021. Ketiga, melakukan reformasi pajak dengan menaikkan PTKP dan menghapus pajak atas THR serta pesangon.
Keempat, mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Terakhir, menuntut adanya regulasi perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di berbagai sektor, mulai dari pekerja digital, medis, hingga guru dan jurnalis.
Menanggapi rencana aksi ini, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui dan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. “Pada dasarnya DPR RI menaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun, pembahasan revisi undang-undang memerlukan waktu,” ujarnya.
Aksi ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembahasan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan para pekerja di seluruh Tanah Air.
