Setelah pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Solomon, dan Pasific Coalition for West Papua (PCWP), kini persoalan Papua kembali menjadi salah satu agenda utama yang akan dibicarakan lagi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Pacific Islands (PIF) Forum ke-47, di Pohnpei, Negara Federasi Mikronesia (FSM), Rabu hingga Sabtu (10/9).
Jayapura— Isu yang mengemuka adalah tindak lanjut dari rekomendasi KTT PIF ke-46 di Port Moresby tahun lalu, terkait pengiriman Misi ‘Tim Pencari Fakta’ PIF ke West Papua yang dipimpin oleh Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill.
Hanya saja hasil rekomendasi itu gagal diwujudkan lantaran pihak pemerintah di Jakarta enggan menanggapinya, seperti dinyatakan Sekretaris PIF Dame Meg Taylor kepada Islands Business yang dilansir Radio New Zeland International (RNZI) Rabu (7/9/2016).
“Jakarta sudah menunjukkan keengganannya menerima delegasi dari PIF, dan tidak nyaman dengan istilah ‘Pencari Fakta’”, ujar Dame Meg.
Dame Meg juga mengakui betapa sensitifnya isu Papua bagi beberapa pemerintah negara-negara Pasifik. Namun, dia tegaskan, hal itu tetap harus diajukan untuk diperdebatkan lagi . “Isu (West Papua) ini harus terus didorong dan tidak akan pernah kita tinggalkan,” tegas Dame Meg.
Dirinya mengakui bahwa negara-negara besar seperti Australia, dan Selandia Baru sangat sadar isu-isu West Papua tidak akan berlalu dan didiamkan begitu saja. “Tidak boleh didiamkan, karena isu ini sangat penting bagi Pasifik,” ujarnya.
Sejauh ini, Nauru dan Tuvalu telah bergabung dalam Koalisi Pasifik untuk West Papua, dan menyuarakan perhatian mereka atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, bersama Kepulauan Solomon, Vanuatu, FLNKS Kaledonia Baru, ULMWP West Papua, dan PIANGO.
Respon Pemerintah Indonesia
Sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, dalam KTT ke-46 Pacific Islands Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini, 7 – 11 September 2015 membahas isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran HAM di Papua Barat, menyepakati komunike bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.
Dalam pernyataan waktu itu, Wamenlu RI menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan negara – negara pulau di Pasifik. Dalam kaitan ini Wamenlu RI menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. “Indonesia siap, dan dengan semangat, mendukung negara-negara PIF dalam upaya pembangunannya” tegas Wamenlu Fachir.
Pengaruh NGO
Terkait dengan masuknya isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam agenda PIF, Indonesia menyayangkan hal ini, mengingat isu tersebut masuk atas desakan berbagai NGO dan bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-negara PIF. Indonesia menyampaikan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PIF, yaitu untuk mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan.
Dari hasil pembahasan itu, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua propinsi Papua. Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.
Menanggapi pembahasan isu Papua, Wamenlu RI dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan.
Wamenlu RI juga menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.
Selain itu, Wamenlu RI juga menekankan bahwa pembangunan selama ini di Papua jauh lebih maju dari sebagian negara kepulauan di Pasifik. Wamenlu Fachir menyayangkan bahwa dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan ke Papua untuk pembangunan sosial dan ekonomi.
PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF Memiliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara. Indonesia merupakan salah satu Mitra Wicara bersama Amerika Serikat, RRT, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Republik Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa.
Sebagaimana dilansir www.kemlu.go.id menyebutkan bahwa Pacific Islands Forum (PIF) didirikan pada 1971 dengan nama South Pacific Forum (SPF). Negara anggota PIF meliputi 16 negara yaitu: Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Disamping anggota tetap, PIF memiliki 13 mitra dialog, yaitu: Amerika Serikat, China, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kanada, Korea, Malaysia, Perancis, Thailand, dan Uni Eropa. Indonesia menjadi mitra wicara PIF sejak 2001.
Sejak 1989 Post Forum Dialogue (PFD) merupakan Pertemuan rutin dari PIF dengan negara-negara mitra dialog dan organisasi-organisasi terpilih yang dilakukan setelah Pertemuan para pemimpin PIF. Sejak bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra dialog PIF, Indonesia tidak pernah absen dalam Pertemuan PFD-PIF.
Menurut Kemenlu RI dalam website resminya bahwa arti penting Indonesia dalam PIF antara lain merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy.
Kehadiran Indonesia dalam Pertemuan PFD-PIF, merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional. (bhq)
