Jakarta.sorotindonesia.com— Presiden KSPI (Konfederasi Srikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal mengatakan 1/2 juta buruh di 32 kab/kota akan turun ke jalan pada aksi Mayday, tanggal 1 Mei 2017 mendatang. ” buruh yang akan melaksanakan aksi May day, menurut catatan yang ada di kami akan di laksanakan di 32 kota dengan menghadirkan setengah juta buruh,” kata Said Iqbal hari Jumat, 28/4/2017 saat konferensi pers di ruang meeting Hotel Mega Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat.
Aksi Mayday akan menyampaikan tuntutan diantaranya, hapus outsourcing dan pemagangan, jaminan sosial direvisi, Pensiun 60 persen dari upah dan Kesehatan gratis untuk seluruh rakyat serta tolak upah murah dan cabut PP 78/2015.
Lebih lanjut dikatakan Said Iqbal, untuk aksi di Jabotabek akan di ikuti kurang lebih 150 ribu buruh dengan rute Patung kuda menuju Istana Negara di mulai pukul 10.00 – 19.00 wib. “belum ada konfirmasi dari Pihak istana apakah akan menerima perwakilan buruh atau tidak, namun selama ini dalam aksi May day tidak pernah di terima oleh Pihak istana,” ujarnya.
Dijlaskannya, May day pada tahun 2014 di tetapkan hari Libur oleh Pemerintahan SBY, namun menurut pihaknya hari buruh bukan hari Libur yang mengadakan foya – foya atau Liburan dalam kegiatan tersebut. ” May day is Not Holiday yang merupakan aksi turun ke Jalan namun selama ini Pemerintah di manapun khususnya di Indonesia mereduksi dengan ketakutan sehingga kami sering benturan dengan Polisi dan Pihak Keamanan, May day merupakan Hak buruh yang sudah resmi di tetapkan oleh Pemerintah,” ungkapnya.
Isu “Hosjatum”
Konferensi pers yang dihadiri oleh para pimpinan organisasi elemen buruh/pekerja tersebut mengangkat isu yang akan di ambil dalam hari buruh Mayday adalah ” Hosjatum “ yang artinya:
- Hos : kami Hapus Out sourcing atau Pemagangan, aturan tentang pemagangan yang di keluarkan oleh Menaker selama ini salah kaprah aturan ini sangat menyiksa dan merugikan buruh sehingga kami menolak sistem out sourcing dan pemagangan
- Ja : Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami meminta agar sistem BPJS di bayarkan oleh Negara karena sistem inabijis yang ada sangat merugikan rakyat seperti rawat inap yang di batasi ini menimbulkan keresahan bagi pemilik BPJS, Ja yang lain adalah Jaminan Pensiun bagi buruh sama dengan PNS, TNI dan Polri yaitu sebesar 60 persen dari upah
- Tum : Tolak upah murah dan Cabut PP 78/2015 karena UMP yang di tetapkan oleh Pemda dengan dasar Peraturan Menaker sangat merugikan kaum buruh ini sangat tidak adil dan akan kami tolak
Said menambahkan untuk kegiatan nanti pihknya bertemu dengan Kapolda. “hari ini kami akan bertemu Kapolda dan kami meminta agar tidak ada halangan dari Pemerintah khususnya kami menolak adanya penyekatan dalam aksi kami nanti,” imbuhnya.
(Tn-Bhq)
