Pilkada Serentak 2018 Menelan Anggaran Rp 13,4 Milyar

oleh -
Pilkada serentak 2018

Madiun – Tahun 2018 mendatang, beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur akan menyelengarakan Pemilukada Kota/Kabupaten serta Gubernur, Salah satunya adalah Kota Madiun.

Hajatan politik itupun kini tengah dilakukan. Termasuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Madiun yang diantaranya adalah soal perencanaan serta penganggaran pelaksanaan kegiatan. “Terkait Pilkada serentak tahun 2018, KPUD Kota Madiun telah menganggarkan dana sebesar Rp 13,4 milyar untuk semua kegiatan,” tegas Ketua KPUD Kota Madiun, Sasongko saat dijumpai awak media di ruang kerjanya, Jumat (10/02).

Dijelaskan, dasar pembuatan anggaran tersebut adalah Permendagri nomor 51 tahun 2015 terkait pengelolaan dana kegiatan pemilukada, serta petunjuk teknis penyusunan anggaran yakni peraturan PKPU No 43 – 44 Tahun 2016. “Dana tersebut juga melalui sharing dengan Gubernur Jawa Timur, melalui Surat Nomor 131/9077/011/2016, terkait pendanaan bersama yang sudah disepakati oleh KPU dengan KPUD Kota/Kabupaten dan Bawaslu,” lanjut Sasongko.

Sasongko memapaparkan, beban yang ditanggung oleh KPU Provinsi Jawa Timur antara lain, honor PPDP, biaya kebutuhan logistik TPS, pengepakan dan seeting logistik, pendirian dan kelengkapan TPS, juga pengandaan DPT bagi saksi paslon (pasangan calon). Dana KPUD Kota Madiun sendiri secara prinsip sudah disetujui oleh Pemerintah dan Dewan.

Saat awak media menanyakan tahapan pencairannya, Sasongko menjawab jika tahun 2017 dana terkait Pilkada serentak baru akan cair Rp 1,5 milyar disebabkan masih minim kegiatan. Sementara sisanya, akan dicairkan seluruhnya pada tahun 2018.

“Setiap proses pemberian hibah pemilu harus lewat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) terlebih dahulu antara Pemkot dan KPU. Tujuannya untuk dicatat langsung di KPU RI dan akan dicatat kedalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran). “NPHD tersebut harus ditandatangi oleh saya (Ketua KPUD sebagai wakil KPU RI,red), serta Walikota. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris KPU Daerah, sehingga ketua dan anggota hanya fokus kepada program kerja,” pungkas Sasongko.(and)




Comments

comments