Pembagian Beras Miskin di Magetan, Diduga Tidak Tepat Sasaran

oleh -
Beras

MAGETAN, Pembagian beras bersubsidi untuk keluarga miskin dari Pemerintah yang penyalurannya tidak tetap sasaran, kepada Rumah Tangga Sasaran- Penerima Manfaat (RTS-PM), bisa di pidanakan dan bisa di beri sanksi berat, pasalnya dikatagorikan memanipulasi data dan penggelapan, Jumat (14/4/2017)

Selain itu, penyaluran yang demikian, juga mengarah pada tindak pidana korupsi bagi yang menggelapkan bisa di jerat pasal 2,3,8 UU nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomer 31 tahun 1999 junto pasal 18 KUHP, hal ini di sampaikan oleh Astono (52) dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) wilayah Korwil Madiun kepada wartawan sorot invrstigasi indonesia.Kamis, (13/4).

“Untuk tahun ini, di Magetan, Jawa Timur pembagian beras bersubsidi untuk keluarga miskin masih menggunakan system lama seperti tahun sebelumnya, di mana penyaluran beras di duga tidak tepat pada orang yang berhak menerima, bahkan, penerima yang harusnya menerima 15 kg per bulan dengan harga tebusan per kilo Rp 1600, di duga hanya di salurkan separo dari jatah Pemerintah,” pungkasnya.

Ditempat lain Mbah Rasimin (62]) dari Forum Masyarakat Ekonomi Lemah (FORMEL), kepada sorot investigasi indonesia mengatakan, Penyaluran beras untuk keluarga ekonomi lemah atau miskin tidak tepat sasaran dan cara pembagianya di duga dimanipulasi oleh Pemerintahan Desa. Buktinya, kata dia, di desa desa di Magetan keluarga miskin yang berhak menerima hanya menerima 7.5 kg, bahkan ada yang 5 kg, padahal jatahnya harus 15 kg. Jelasnya.

“Semua aparat Pemerintah Kabupaten Magetan tahu, ke polisian tau, kejaksaan, dan LSM semua tau, namun hal ini juga tidak ada tindakan tegas,” ujarnya.
“Ini sudah tradisi bahwa pembagian Raskin di masyarakat di bagi roto,” sambungnya.

Sementara Kabag Perekonomian Pemkab Magetan, Ibu Condrowati hingga berita ini ditulis belum bisa dihubungi.

Di tempat terpisah, Kepala Gudang Bulog Gulun Maospati, Magetan, Andy, mengatakan, penyaluran beras untuk keluarga miskin, drooping diawali mulai Senin (17/4/2017) pekan depan dan masih menggunakan pola seperti tahun sebelumnya, belum menggunakan Voucher pangan.

“Pemkab belum siap, di mungkinkan baru mulai tahun 2018,” ujarnya.

Menurutnya, pihak Bulog hanya sebagai penyedia stok beras dan menyalurkan sampai ke pihak distribusi kantor Desa, ke titik RT-SM dengan quota yang di tentukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan (and)

Comments

comments