Jakarta, sorotindonesia.com – Ketua KPUD DKI, Sumarno mengajak untuk mengawal proses demi proses persiapan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Dalam Pilkada putaran kedua nanti banyak hal yang masih harus dikawal terutama dalam bentuk SDM. SDM Penyelenggara baik itu PPK, PPS maupun KPPS harus menjunjung tinggi Netralitas, Intergritas, dan Kualitasnya, (5/3/2017).
Sumarno dalam Talk Show Polemik dengan Topik “KAWAL PILKADA DKI” yang diselenggarakan oleh Sindo Radio Trijaya FM menambahkan. Pembelajaran pada putaran pertama masalah DPT masih menjadi salah satu masalah yang belum bisa diselesaikan. Selain itu persiapan Logistik dan acara Pilkada putaran kedua juga perlu dikawal.
“Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tidak jauh berbeda dengan putaran pertama dimana putaran kedua dipastikan ada kampanye,” ungkap Ketua KPUD DKI.
Dirinya juga menegaskan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak boleh menggunakan jabatan terkait kampanye. “Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut kampanye harus cuti.”
Terkait permasalahan DPT KPUD DKI membuka posko-posko pendaftaran di Kelurahan supaya masalah terkait DPT bisa diminimalisir.
Sementara itu Achmad Fachrudin Anggota Bawaslu DKI menambahkan, Penyelenggara Pilkada DKI Jakarta putaran pertama sudah berjalan cukup “Luber dan Jurdil”. Memang ada beberapa persoalan tentang DPT, dimana yang sudah disampaikan oleh Pak Sumarno tadi bahwa masalah DPT masih menjadi suatu problem dimana ada yang tidak terdaftar dalam DPT.”
Timses Ahok -Djarot yang hadir pada acara itu, menyoroti permasalahan atribut yang dikenakan oleh pemilih yang tidak boleh masuk. Jerry Sambuaga menilai hal ini menyulitkan bukan hanya bagi Timses kami, namun juga bagi masyarakat yang antusias untuk memberikan hak suaranya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Jerry Sambuaga menyatakan paslon Ahok -Djarot siap untuk cuti dari jabatan saat ini selama ada landasan hukum.
Yupen Hadi dari Timses Anies Sandi, berharap untuk mengevaluasi dari Pilkada putaran pertama yang harus segera dibenahi dan diperbaharui, yang pertama adanya masalah pada Form A/I dari DPT.
“Bawaslu harus lebih Pro Aktif dan cepat merespon terhadap pengaduan pelanggaran dalam pemilu. Dari awal kami tegas bahwa kami tidak akan mentolelir berita berita yang mengandung HOAX atau Black Campaign. Kita wajib menjaga agar Pilkada putaran kedua berjalan dengan baik,” tambah Yupen Hadi. (bhq/pr).
