JAKARTA, sorotindonesia.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku di balik maraknya peredaran beras oplosan yang sangat merugikan masyarakat. Menurutnya, praktik curang ini merupakan kejahatan yang menyangkut hak dasar rakyat atas pangan yang layak dan terjangkau.
“Negara harus hadir dan bertindak tegas agar distribusi pangan tidak dikendalikan oleh mafia atau pelaku usaha yang mengabaikan etika dan hukum. Aparat juga harus segera menindak tegas mafia beras,” tegas Puan dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).
Desakan ini muncul sebagai respons atas temuan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan, yang mengungkap adanya 212 merek beras di pasaran yang tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menyatakan beras oplosan ini bahkan beredar hingga ke rak supermarket.
Puan menegaskan, di tengah tekanan ekonomi saat ini, praktik pembohongan publik seperti ini adalah bentuk kejahatan yang menyasar langsung kehidupan rakyat. Ia menuntut adanya penindakan menyeluruh, mulai dari pelaku teknis di lapangan, jaringan distribusi, hingga tingkat korporasi.
“Ini soal keadilan ekonomi. Ini soal martabat rakyat. DPR RI akan terus mengawal agar reformasi sistem pangan benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan rakyat,” ujar mantan Menko PMK tersebut.
Pihak Kementan sendiri telah melaporkan temuan ratusan merek beras oplosan ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti secara hukum, dengan harapan dapat memberi efek jera kepada para pelaku.
