BANDUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) bersama PT Pertamina Rayon I Bandung menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat topik Upaya Pemerintah Dalam Rangka Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran Dan Mencegah Terjadinya Penyimpangan Serta Penyalahgunaan.
Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Aula GGM (Gelanggang Generasi Muda) Jl. Merdeka No.64, Bandung Wetan, Kota Bandung, pada hari Jumat (30/12/2022), yang dihadiri antara lain oleh Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat beserta jajaran, Sales Branch Manager Rayon I Bandung PT Pertamina Warih Wibowo, Polrestabes Bandung, Kesbangpol Kota Bandung, Dispora Kota Bandung, dan diikuti oleh sekitar 70 peserta dari anggota LSM PMPRI dan umum.
Pada kesempatan paparannya, Warih Wibowo menjelaskan terkait dengan jenis-jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) aspek legal seperti JBT (Jenis BBM Tertentu), JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan), dan JBU (Jenis BBM Umum).
Menurut Warih, pemerintah sudah berupaya agar BBM bersubsidi (solar dan pertalite, termasuk gas LPG) bisa tepat sasaran, diantaranya dengan diterbitkannya Perpres No. 191 Tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya antara lain kini dengan kebijakan monitoring dengan sistem modern di setiap SPBU, seperti filter identifikasi kendaraan dan nomor polisi disesuaikan dengan aplikasi web MyPertamina, juga rencana kedepannya menggunakan barcode.
Hal tersebut, tambahnya, bertujuan agar alokasi BBM bersubsidi bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan kemampuannya. Karena jika tidak dilakukan pembatasan, maka rawan penyalahgunaan serta dapat membebani keuangan negara.
Oleh karena itu, Warih mengajak masyarakat untuk berperan aktif turut mengawasi pemanfaatan BBM bersubsidi ini dan melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada pihak berwenang atau melalui contact center 135.
Selain paparan dari Warih Wibowo, peserta juga menyimak paparan dari Sekjen LSM PMPRI Anggi Dermawan, M.Pd., terkait dengan peran serta elemen masyarakat dalam mengawasi alur distribusi BBM bersubsidi yang berpotensi dimainkan oleh oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi, utamanya solar dan LPG bersubsidi yang memiliki disparitas harga yang cukup lebar dengan yang non subsidi.
Usai paparan, dilanjutkan kemudian dengan tanya jawab serta pembacaan kesimpulan, diakhiri dengan kegiatan foto bersama dan ramah tamah.
Ditemui awak media usai kegiatan, Anggi menjelaskan bahwa gelaran FGD ini bertujuan untuk mempertegas pemanfaat BBM bersubsidi dan mendukung pemerintah serta stakeholder terkait diantaranya BPH Migas, juga APH dalam menegakkan aturan guna efektifitas perekonomian di tengah masyarakat.
“Temuan permasalahan terkait kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Jawa Barat, menurut kami ada faktor yang mempengaruhi, antara lain sistem penyaluran dan pengawasan dalam pendistribusian BBM subsidi, disparitas harga BBM solar industri dan BBM solar subsidi yang cukup besar, serta permintaan pasar (demand) BBM jenis solar untuk kebutuhan pelabuhan perikanan, industri dan pertambangan yang cukup besar,” jelasnya.
Maka dari itu, lanjutnya, BBM subsidi diperuntukan bagi masyarakat dan ini harus terasa oleh masyarakat secara menyeluruh.
“Sistem distribusinya menurut kami harus transparan disampaikan kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengundang pihak Pertamina dalam FGD ini,” ujar Anggi.
Menanggapi kegiatan FGD yang diikutinya, Warih Wibowo mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada LSM PMPRI.
“Harapan kami, kegiatan-kegiatan seperti FGD ini bisa bermanfaat. Selain sharing session, juga bisa berbagi wawasan bahwa ternyata masih ada informasi-informasi yang mungkin belum masyarakat tau, sehingga melalui kegiatan ini menjadi memahami. Terlebih audiens saat ini responsif dengan materi yang sedang hangat terkait dengan bagaimana menjaga subsidi ini tepat sasaran dan pas dari pemerintah lewat Pertamina sedang ada program subsiditepat.mypertamina.id,” urainya.
Warih Wibowo mengungkapkan bahwa pemanfaat BBM subsidi ini akan lebih mengerucut secara detail kepada masing-masing individu.
“Kami pun dari Pertamina ditugasi pemerintah, kedepan subsidi ini akan lebih detail. Detail ini melekat ke masing-masing individu yang memang berhak peruntukannya. Kita tentu akan mengikuti aturan main dari pemerintah,” pungkas SBM Rayon I Bandung PT Pertamina tersebut.
