Bring The Peace to Papua
Rakyat Papua dan Papua Barat bersama Pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir dan risau dengan desakan ULMWP masuk menjadi anggota penuh MSG pada KTT MSG 3 Mei 2016 di Suva, Fiji, hal ini disebabkan karena tidak ada agenda politik membahas penambahan anggota MSG dalam KTT tersebut dan ULMWP tidak merepresentasikan negara melainkan komunitas politik yang tidak jelas tujuan perjuangannya.
Tidak hanya itu saja, rakyat Papua dan Papua Barat juga tidak antusias dengan manuver organisasi-organisasi sipil di Papua seperti PRD, KNPB dan ULMWP yang selama ini “mengatasnamakan” kepentingan rakyat Papua walaupun rakyat Papua kurang mengenal organisasi seperti ini. Disamping itu, MSG “merepotkan” Indonesia ketika Dirjen MSG dijabat oleh Vanuatu, dan tampaknya hanya Vanuatu yang mendukung Papua merdeka. Fiji dan negara MSG lainnya tetap menginginkan Papua tetap dibawah NKRI.
Keinginan Papua merdeka juga mendapatkan dukungan dari organisasi kecil, partisan dan oportunis seperti International Parliament for West Papua (IPWP) yang terdiri dari partai-partai kecil di Inggris, selama ini sering membantu ULMWP dalam melakukan aksi bicara atau aksi unjuk rasa dengan pengikuti yang dapat dihitung dengan jari tangan.
Di Inggris, memang tidak ada aturan yang melarang orang atau kelompok untuk melakukan aksi unjuk rasa, karena kebebasan berpendapat di Inggris sangat dihargai, kecuali jika sebuah gerakan politik telah membuat petisi dan dibahas dalam parlemen, maka Pemerintah Inggris akan menindak dan melarangnya. Sejauh ini, IPWP, ULMWP ataupun aktivis Papua merdeka di Inggris tidak berani melakukan aktivitas politik apapun, kecuali unjuk rasa kecil-kecilan.
Pernyataan Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang mengutip pasal 35 ayat 2 piagam PBB disebutkan bahwa Negara yang bukan anggota PBB bisa mengajukan sengketa ke Majelis Umum PBB dan ke Dewan Keamanan PBB jelas tidak benar, sebab di Papua dan Papua Barat tidak ada negara lain yang dibentuk karena Papua dan Papua Barat adalah resmi wilayah Indonesia. Keberadaan ULMWP dan MRFPB jelas bukan negara dan tidak mewakili kepentingan rakyat Papua, kecuali kepentingan elit-elit ULMWP itu sendiri.
Oleh karena itu, jelas hanya sebuah “mimpi” ULMWP akan menjadi anggota penuh MSG, karena ULMWP menjadi observer di MSG pada Juni 2015 yang lalu jelas merupakan “kesalahan kebijakan politik” MSG itu sendiri dan MSG diyakini tidak akan mengulangi blunder tersebut, sehingga keinginan ULMWP menjadi anggota penuh MSG akan terkena “tembok besar”. (papuavoice.com)
