BANDUNG – Naskah nota kesepahaman (MoU) Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar) tentang pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Pilgub Jabar 2018 ditandatangani, masing-masing oleh Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jabar Eka Mulyana, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jabar Brigjen Pol. Kusnadi, dan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Jabar Irfan Fahmi di Aula Setia Permana, Kota Bandung, Rabu (13/12/2017).
Ketiga pihak yang menjalin kerjasama dengan KPU Jabar tersebut berkomitmen menyediakan tenaga profesional dan kompeten. Mereka akan menindaklanjuti penekanan yang disampaikan Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat sebelumnya, tentang pentingnya profesionalisme dan kompetensi tim dokter yang akan ditunjuk dalam menjalankan tugas melakukan pemeriksaan kesehatan Cagub dan Cawagub Jabar kelak.
Menurut Ketua IDI Wilayah Jabar, Eka Mulyana, MoU tersebut merupakan amanah bagi IDI, dan menjadi kewajiban untuk menunjuk tim sesuai keinginan dan kebutuhan KPU Jabar.
Disebutkan oleh Eka, hal tersebut sekaligus sebagai bentuk mematuhi amanat konstitusi yang berlaku dalam lembaga IDI dari pusat hingga ke daerah. “Kami siap dengan tim yang mumpuni termasuk bukan dari parpol, berafiliasi ke parpol, independen, bahkan tidak memiliki kekerabatan dengan anggota partai politik,” tegas Eka.
Untuk menjamin itu, IDI bahkan akan melakukan seleksi ketat. Salah satunya seleksi administrasi dari perguruan tinggi tempat mereka menuntut ilmu sebagai dokter. Tujuannya, kata Eka, untuk mengetahui latar belakang para dokter yang mendapat rekomendasi dari IDI.
Soal tempat pemeriksaan kesehatan Cagub dan Cawagub, IDI sudah haqqul yakin menunjuk RS Hasan Sadikin. Rumah sakit tersebut dinilai sudah mumpuni, bertipe A, menjadi rumah sakit rujukan serta memiliki fasilitas lengkap dan dokter ahli yang tak diragukan. “Sepuluh poin wajib yang akan diperiksa, RSHS punya ahli spesialis soal itu,” tambahnya
Komitmen serupa disampaikan Ketua HIPMSI Jabar, Irfan Fahmi. Pihak HIMPSI berjanji akan membuka diri dan siap melaksanakan perintah sesuai isi MoU dengan pihak KPU Jabar. “Kami akan menunjuk tim yang memiliki integritas dalam melaksanakan pemeriksaan mental para calon,” tegas Irfan.
Ia mengakui, jika tugas tersebut terbilang berat. Namun pihaknya berjanji akan bertanggung jawab untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Apalagi untuk mencari calon pemimpin dalam lima tahun mendatang.
Hal senada juga ditegaskan Ketua BNN Jabar, Brigjen Pol. Kusnadi. Menurutnya, BNN dari dulu tidak pernah main-main dalam menjalankan setiap tugas. Apalagi persoalan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. “Saya menjamin profesionalisme dari tim BNN yang akan kami tunjuk. Dan kami akan melakukan tanggung jawab ini dengan sepenuh hati,” ujar Kusnadi.
Ia juga menegaskan, akan sangat rugi jika BNN bermain-main dalam pemeriksaan kesehatan ketika mencari calon pemimpin. *** (Zeena/Sandy/Edo | KPU Jabar)
