PONTIANAK, sorotindonesia – Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meluas di Kalimantan Barat, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turun tangan memperkuat respons terpadu. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan dan pengerahan helikopter water bombing menjadi langkah strategis untuk memadamkan api dari udara.
Langkah cepat ini diambil menyusul lonjakan signifikan titik panas di Kalbar, yang per 23 Juli 2025 telah mencapai 399 hotspot. Kondisi paling mengkhawatirkan terpantau di Kabupaten Mempawah, di mana kebakaran telah meluas hingga 100 hektare di dua desa, yaitu Desa Pasir dan Desa Sekabu.
“Langkah cepat harus segera dilakukan,” tegas Kolonel Inf Heri Budi Purnomo dari Tim Pemantau Desk Penanganan Karhutla Kemenko Polkam, saat meninjau langsung lokasi pada 23-26 Juli lalu.
Menghadapi tantangan berat di darat seperti sulitnya akses dan keterbatasan sumber air, pemerintah mengoptimalkan penanganan dari udara. Operasi Modifikasi Cuaca yang dikoordinasikan bersama BNPB dan BMKG telah dilakukan sejak 24 Juli. Beberapa sorti penerbangan berhasil menaburkan berton-ton garam (NaCl) ke awan-awan potensial, dan terbukti sukses memicu hujan di sejumlah wilayah kritis, termasuk di Desa Pasir, Mempawah.
“Hujan yang turun dari langit hari ini bukan semata hasil teknologi, melainkan buah dari kerja sama, doa, dan kepedulian kita semua terhadap bumi Kalimantan,” ungkap Kolonel Heri.
Selain hujan buatan, satu unit helikopter water bombing juga telah tiba di Lanud Supadio pada 25 Juli untuk segera beroperasi. Helikopter ini akan diprioritaskan untuk memadamkan titik api di area-area yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat.
Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri telah menetapkan status Siaga Darurat, dan Pemkab Mempawah dijadwalkan akan meningkatkannya menjadi status Tanggap Darurat untuk mempercepat penanganan. Kemenko Polkam juga menyoroti potensi sebaran asap lintas batas ke Malaysia sebagai isu strategis yang harus dicegah agar tidak merusak citra Indonesia di mata internasional.
