Kepala BP2MI Hadiri Pembukaan FGD Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Dan Perlindungan PMI Asal Jawa Barat di Bandung

oleh -
Kepala BP2MI Buka FGD Optimalisasi Peran Pemerintah daerah Dalam Pelayanan Dan Perlindungan PMI Asal Jawa Barat di Bandung

BANDUNG – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, hadiri pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh BP3MI Jawa Barat di Hotel Grand Preanger, Bandung, yang mengusung tema: Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Asal Jawa Barat, Jumat (05/08/2022).

Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat, dan Perwakilan dari berbagai Institusi Lembaga Pemerintah Daerah Jawa Barat.

Acara yang diselenggarakan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat ini, dilaksanakan dalam rangka memaksimaikan peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jawa Barat sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BP2MI yang merupakan salah satu pelaksanaan amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2017.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyampaikan, sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga harus terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan dan pelindungan sebaik mungkin kepada CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia).

“Sesungguhnya berbagai kebijakan yang sudah kita launching dan lakukan ini menghasilkan tatakelola pelayanan yang semakin membaik. Ini sebetulnya bisa memberikan harapan bagi anak bangsa. Ayo kita sinergi melakukan diseminasi, sosialisasi, secara masif hingga sampai ke level bawah,” jelas Benny.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pada pasal 39, 40, 41, 42, tentang Pembagian Kewenangan Pelindungan PMI, merupakan bagian dan tanggung jawab dari banyak pihak.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat membuka dan menyampaikan sambutannya pada kegiatan FGD yang digelar BP3MI Jawa Barat di Bandung, (5/8/2022). [Foto: st/sorotindonesia.com]
Pembagian kewenangan yang jelas antar jenjang pemerintahan, yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, memberikan mandat untuk berperan aktif dalam pelayanan pelindungan bagi CPMI. Sehingga dengan keaktifan dari berbagai Pemerintah Daerah terkait, akan meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi, terutama 2 (dua) musuh besar yang selalu diperangi oleh BP2MI, yakni Sindikat Penempatan Ilegal dan Praktek Ijon Rente.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja BP2MI dan menyatakan harapannya agar Pemerintah Daerah Jawa Barat bergandengan tangan lebih erat dalam meningkatkan pelayanan pelindungan terhadap CPMI asal Jawa Barat.

“Mari kita berikan apresiasi kepada Bapak Benny Rhamdani atas kinerja dan pencapaiannya dalam pelayanan yang terus semakin baik kepada PMI. Sebelumnya kami sudah melakukan MoU bersama, dan kegiatan hari ini sebagai bentuk dari tindak lanjut apa yang sudah kami sepakati bersama. Kami di Jawa Barat sudah mengerti dan memantapkan diri untuk meningkatkan penyelenggaraan pelindungan PMI,” terang Rachmat, dalam sambutan pembuka pada acara FGD tersebut.

Kabar baiknya, terkait dengan pekerja migran ini, Jawa Barat memiliki Perda Prov. Jawa Barat No. 2 Tahun 2021, juga kini telah membangun manajemen sistem yang disebut dengan Jawa Barat Migrant Sevice Center (JMSC) yang dapat disinergikan dan dimanfaatkan oleh stakeholder terkait dan mempermudah pelayanan dan navigasi pekerja migran.***

Comments

comments