Kades Pilang (Ketua Praja) Kecamatan Randublatung Dilaporkan Ke Kejari Blora

oleh -
Hari Pers Nasional

Blora, sorotindonesia.com – Forum Komunikasi Masyarakat Blora Selatan (FORKOMBS) melaporkan Yatno, Kades Pilang yang sekaligus Ketua Praja Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora, dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana APBDES Desa Pilang Tahun Anggaran 2015/2016.

Menurut Sugiarto, Ketua FORKOMBS, pihaknya melaporkan hal tersebut ke lembaga penegak hukum setelah mendapatkan pengaduan dari beberapa anggota masyarakat serta beberapa bukti yang kuat. Beberapa point yang menjadi laporan kami adalah dana pembinaan satuan linmas Tahun Anggaran 2015 sebesar 25 juta rupiah dan Tahun Anggaran 2016 sebesar 30 juta rupiah, pemotongan Siltap untuk perangkat desa yang tidak jelas kegunaannya untuk apa serta penggelapan dan penyelewengan PADes dari penyewaan bangunan ruko di lapangan desa Pilang yang tidak masuk ke kas desa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam APBDes Tahun 2015/2016 sewa bangunan ruko lapangan desa Pilang tidak masuk di APBDes.”

“Dasar laporan kami adalah beberapa keterangan dari masyarakat Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora termasuk dari beberapa perangkat desa dan anggota Satuan Linmas Desa Pilang yang mengadu mengenai adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana tersebut,” ujar Sugiarto kepada wartawan “Sorot Investigasi Indonesia”, di Randublatung, Rabu (22/02).

Ia menjelaskan, laporan dengan nomor 01/FKMBS/II/2017 yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora pada 21 Pebruari 2017 tersebut, mempertanyakan penyelewengan penggunaan dana-dana tersebut karena pada kenyataannya Kepala Desa Pilang selama 2 tahun (2015/2016) tidak melaksanakan pembinaan satuan Linmas sebagaimana yang seharusnya dilaksanakan karena dana sudah diterima, serta tidak memasukkan ke kas desa dan APBDes terhadap penerimaan beaya sewa bangunan ruko yang ada di lapangan Desa Pilang.

FORKOMBS, kata Sugiarto, meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait adanya laporan pengaduan awal dan investigasi secara tuntas tanpa tebang pilih bagi oknum Kepala Desa yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.

Ia pun berharap Kejari Blora segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Pilang selaku Pengguna Anggaran yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada anggaran bantuan dan penggelapan dana tersebut.

“Dengan tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah, kami berharap agar pihak-pihak yang berkompeten yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Blora, agar segera melakukan tindakan hukum sesuai dengan kewenangannya,” tukas Sugiarto.

Terkait laporan ini ketika wartawan “Sorot Investigasi Indonesia” mencoba konfirmasi ke Yatno, Kades Pilang yang juga ketua Praja Kec. Randublatung menjawab,”bahwa anggaran untuk linmas sudah kita gunakan untuk pembelian seragam karena seragam yang ada sudah usang dan sudah dipakai sejak jaman presiden Megawati dan mereka (linmas) udah saya kumpulkan dan saya jelaskan. Adapun mengenai pemasukan dari sewa ruko yang ada di lapangan itu dari dana swasembada dan saya juga belum menarik sewa kepada pengguna ruko. Saya berharap mereka pengguna ruko masuk dulu setelah ramai baru kita adakan harga sewa. Intinya biar investor masuk dulu, kalau ramai kan nggak mungkin mereka mau pindah.” Ujar Yatno mengakhiri pembicaraan dengan “Sorot Investigasi Indonesia”(DiCo)

Comments

comments