SEMARANG, sorotindonesia.com – Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan mitra strategis pemerintah. Oleh sebab itu, segala hal yang dilakukan oleh PMI seyogyanya dikerjasamakan dengan pihak pemerintah.
“Apa yang akan kita kerjakan harus dikomunikasikan, diinformasikan, dielaborasikan ke pemerintah dan masyarakat,” pesan Ketua PMI Kota Semarang, Dr. dr. Awal Prasetyo, MKes, Sp.THT-KL, MARS saat memberikan arahan pada acara Orientasi Kepalangmerahan dan Rapat Koordinasi Pengurus PMI Kecamatan se-Kota Semarang di The Wujil Conventions, Jum’at (3/11/2023).
Dokter Awal menuturkan, sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan bahwa tugas Kepalangmerahan merupakan tugas pemerintah dan PMI. Misal ada panggilan Kepalangmerahan, dua institusi itu harus hadir dan PMI harus netral (Tidak memihak), keberpihakannya adalah untuk kemanusiaan.
“Misal di area konflik, pemerintah hadir tidak boleh memihak pada korban atau pelaku, harus berdiri ditengah. Begitu juga misal ada konflik antara pemerintah dan masyarakat, PMI hadir tidak boleh memihak kepada salah satu, harus mengedepankan kemanusiaan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, dosen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu juga meminta kepada para Pengurus PMI Ranting Kecamatan se-Kota Semarang untuk bisa kreatif dan inovatif dalam menjalankan amanah organisasi.
“Silahkan bangun kemitraan, baik dengan pemerintah atau swasta. Misal di daerah saudara ada potensi, pengurus ranting bisa bergerak menjalin kerjasama tidak harus menunggu pengurus PMI Kota. Prinsipnya ada kebermanfaatan, saling take and give (Saling mengambil dan memberi),” urainya.
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Bengkulu itu menambahkan, orientasi Kepalangmerahan dan Rakor digelar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pengurus baru, adapun bagi pengurus lama untuk merefresh.
“Banyak pengurus baru, biar saling kenal antar pengurus, juga lebih memahami Kepalangmerahan. Dalam orientasi dan rakor ini diikuti pengurus PMI Ranting Kecamatan. Masing-masing Kecamatan antara 5-7 orang,” tegasnya
Sementara itu, Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah, H. Edy Soesanto, SH, M.Si saat mengisi orientasi Kepalangmerahan menyampaikan sejarah berdirinya PMI, baik sebelum kemerdekaan tahun 1873, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang.
Edy juga menyampaikan tujuan PMI, berdasarkan UU Nomor I Tahun 2018 dan PP No. 7 Tahun 2019 bahwa tujuan PMI adalah mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.*
