BANDUNG, sorotindonesia.com – Insan pers dan wartawan duduki Gedung Dewan Pers untuk menggugat kebijakan dari Dewan Pers yang dikeluarkan awal tahun ini terkait dengan “cap” media terverifikasi. Kebijakan tersebut terus menuai protes dan kecaman. Karena cap verifikasi dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang akan membelenggu kebebasan pers dan merupakan kebijakan yang kontra produktif untuk fungsi pers sebagai sosial kontrol.
Mensikapi itu, sejumlah insan pers yang tergabung dalam Forum Pers Independen Indonesia (FPII) kembali menggugat kebijakan tersebut dengan aksi unjuk rasa damai ke gedung Dewan Pers dan DPR RI, kamis (13/4). Ini merupakan aksi yang kedua kalinya yang disebut dengan aksi 134.
Dalam aksi ini FPII membentangkan spanduk berukuran besar di gedung Dewan Pers dan pagar gedung DPR. Isi dari spanduk itu diantaranya “Cabut Verifikasi (pembatasan liputan media di seluruh Indonesia)”. “Tolak Pembentukan Panja Rencana Perubahan UU Pers”. “Stop Diskriminasi dan Kriminalisasi Wartawan”. Dan “Kembalikan Fungsi UU Pers Tahun 1999”.
Menurut ketua Presidium FPII, Kasihhati melalui pesan pendeknya kepada sorotindonesia, pihaknya pada aksi ini tidak mengharapkan tanggapan dari DPR dan Dewan Pers. “Kami independen kok”, ujarnya.
“Kami orasi dan aksi bukan mau mengemis bertemu dengan mereka. kalau mau ketemu mereka tanpa aksi pun bisa. Kami hanya mau dunia tau kebobrokan mereka”, tegas Kasihhati.
FPII berkeinginan bisa menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan pihak DPR RI. “Di FPII saat ini ada 290 media yang tergabung dan pengurus daerah sudah ada di 24 provinsi”, kata Kasihhati. Pihaknya meyakinkan jumlah itu akan semakin bertambah pada aksi berikutnya.
Aksi Pertama Bertemu Ketua Komisi I DPR RI
Pada aksi unjuk rasa damai sebelumnya pada bulan Maret lalu, FPII sempat bertemu dengan Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Dr. Abdul Kharis Almasyhari. Namun saat itu FPII keberatan untuk melakukan audiensi karena hanya diberikan kesempatan pada 3 orang perwakilan yang boleh ikut audiensi. Padahal yang hadir adalah wartawan dari berbagai media yang memiliki persoalan berbeda akibat dan dampak dari kebijakan Dewan Pers.
Saat itu Abdul Kharis Almasyhari sendiri mengaku kaget dengan persoalan verifikasi media, karena pihaknya tidak mengetahui dan tidak diberitahu apalagi dilibatkan. Abdul Kharis menyatakan verifikasi media belum layak untuk ditetapkan dan instansi manapun untuk menjadikan alasan melakukan pelarangan kepada wartawan untuk melakukan peliputan.
Pertemuan itu tidak berlangsung lama dikarenakan pihak Komisi I sudah ada agenda dengan TVRI dan menerima perwakilan dari Filipina terkait dengan pertahanan dan keamanan. (St)
![Aksi damai Forum Pers Independen Indonesia (FPII), setelah berlangsung sekitar dua jam di gedung Dewan Pers, rupanya hanya bisa melakukan aksi secara sepihak di halaman Dewan Pers, dikarenakan anggota Dewan Pers tidak memiliki nyali untuk menemui FPII. Hal tersebut diketahui ketika sapah satu anggota FPII yang sempat berada di Gedung Dewan Pers sejak pukul 08.00 wib pagi, sudah mencoba mengecek, dan sampai selesai demo damai tidak ada satupun anggota Dewan Pers. "Maling ketika lari dari kejaran polisi, dipastikan karena takut, ketakutan itu dikarenakan membuat kesalahan, seperti itulah yang terjadi pada Dewan Pers, ketika tidak berani muncul untuk menemui FPII," ujar Ketua Deputi Organisasi Sekretariat Nasional FPII, Jall Jazz Pamone, dalam orasinya, kepada para peserta aksi yang berjumlah sekitar 70 pekerja pers yang berasal dari sekitar wilayah Jabodetabek. Ketua Presidium FPII, Ibu Kasih Hati yang membuka orasi mengatakan jika Dewa Pers jangan menjadi manusia pengecut lalu bersembunyi. "Kalian (DP) harus keluar untuk menerangkan semua kebijakan kalian, jangan menjadi pengecut bersembunyi," ujar Kasih Hati dalam orasinya. Pentas teatrikal yang dilaksanakan oleh anggota FPII juga menarik perhatian para pekerja pers yang kebetulan datang meliput, teatrikal dilaksanakan sendiri oleh anggota FPII. Usai melakukan aksi di Gedung DP, peserta aksi yang sempat di sambut hujan, namun tidak juga menyurutkan semangat para anggota, bahkan menjadikan catatan tersendiri dari salah satu stasiun Televisi luar negeri Al-Jazzera, hingga melakukan liputan ke Gedung DPR RI. Rupanya pihak Humas DPR RI sangat antusias untuk segera menerima perwakilan FPII untuk diteruskan ke Komisi I DPR RI yang membidangi jurnalistik, dan juga penyusun dan yang mensahkan UU Pers nomor 40 tahun 1999. UU Pers tersebut, diserahkan kepada Dewan Pers untuk melaksanakan yang isinya salah satu adalah perlindungan kepada pekerja pers. Namun kenyataannya justru Dewan Pers seakan melakukan penyimpangan dengan sesuka hatinya membuat kebijakan tanpa melakukan koordinasi kepada Komisi I selaku pengawas dan tempat DP melakukan koordinasi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan. Akibatnya persoalan verifikasi yang dipaksakan kepada media oleh DP menjadi pertanyaan Komisi I atas dasar apa. "Saya sempat kaget dengan persoalan verifikasi karena kami tidak mengetahui sama sekali, karena tidak diberitahu apalagi dilibatkan," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS. Secara tidak langsung Ketua Komisi I mengatakan jika persoalan verifikasi, belum layak untuk ditetapkan oleh instansi manapun untuk menjadikan alasan melakukan pelarangan kepada wartawan manapun melakukan liputan. Kejadian di beberapa daerah yang dilakukan oleh instansi dengan menolak wartawan melakukan peliputan, dengan alasan surat edaran dari dewan pers terkait dengan yang boleh melakukan kegiatan pers hanyalah media yang sudah terdaftar dalam rilis verifikasi versi dewan pers. "Setiap Instansi yang sudah menerima surat dari dewan pers tidak memiliki hak untuk melarang wartawan untuk melakukan peliputan, jika terjadi maka FPII akan melakukan somasi karena telah melanggar UU Pers tentang menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi," ujar Ketua Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya alias Opan. Tiga orang perwakilan FPII yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua Komisi I menolak untuk melakukan audensi, jika tidak melibatkan seluruh peserta aksi. "Karena yang hadir saat ini, adalah wartawan dari berbagai media, karenanya berbagai persoalan juga dihadapi oleh media-media tersebut, jadi tidaklah mungkin jika cuma kami bertiga," ujar Hefrizal selaku Koordinator Lapangan Aksi Damai FPII, yang ditemani Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Ketua Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Setnas FPII. Selain itu, pihak Komisi I juga tidak memiliki waktu panjang, dikarenakan sudah ada agenda dengan pihak TVRI dan persoalan pertahanan dan keamanan dengan perwakilan dari Negara Philipina.[FPII]](https://sorotindonesia.com/wp-content/uploads/2017/03/Aksi-Damai-FPII-Tuntut-Kebebasan-Pers1-148x111.jpg "Aksi Damai FPII Tuntut Kebebasan Pers1")
