BEKASI, sorotindonesia.com – Sejumlah bangunan liar di Desa Srimukti, Kabupaten Bekasi, ditertibkan oleh tim aparat gabungan sebagai bagian dari program penataan kawasan. Namun, penertiban yang dilakukan atas instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), ini disesalkan oleh pemerintah desa setempat karena dinilai merugikan masyarakat.
Kepala Desa Srimukti, Sandam Rinta, pada Kamis (17/7/2025), menyatakan keprihatinannya atas pembongkaran tersebut. “Kami sebagai pemerintah desa prihatin dengan adanya program pembongkaran ini. Masyarakat kami, terutama yang membangun di atas lahan PJT (Perum Jasa Tirta), harus bersabar,” kata Sandam kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa meskipun ini adalah program dari Gubernur yang harus dijalankan, dampaknya sangat dirasakan oleh warga. Menurutnya, pembongkaran tersebut tidak hanya menyasar bangunan liar, tetapi juga beberapa bangunan yang diklaim telah memiliki sertifikat yang terbit sebelum Desa Srimukti dimekarkan.
Sandam mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menolak kebijakan tersebut. “Memang ada yang minta tolong agar tidak dibongkar, tapi kalau bukan kewenangan saya, saya tidak bisa menolak. Kami di sini tahu bahwa ini adalah program Gubernur,” pungkasnya.
Proses pembongkaran bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik negara tersebut melibatkan tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perum Jasa Tirta (PJT), serta mendapat pengamanan dari pihak kepolisian.
