BEKASI, sorotindonesia – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan terkait operasional dapur umum untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 58 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti, dalam keterangannya pada Rabu (1/10/2025), membenarkan temuan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat meskipun sertifikasi formal belum terbit.
“Walaupun belum punya, kami tetap mengawasi. Kualitas makanannya, juga inspeksi kesehatan lingkungan dan pelatihan untuk penjamah makanan yang ada di SPPG tetap kami lakukan,” ujar Satia.
Ia menjelaskan, kewenangan untuk penerbitan SLHS sebelumnya berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, setelah adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan, kewenangan tersebut kini telah dilimpahkan ke Dinas Kesehatan.
Dinkes Kota Bekasi pun menyatakan akan segera mempercepat proses penerbitan SLHS untuk ke-58 SPPG tersebut. Sebagai informasi, SPPG merupakan pihak yang menjadi dapur umum tempat produksi MBG, yang dikelola oleh mitra seperti koperasi atau yayasan dengan pengawasan dari ahli gizi.
