BPH Migas Ancam Badan Usaha Yang Tidak Patuh Pada Peraturan

oleh -
BPH Migas
Direktur BBM BPH Migas Hendry Ahmad

BANDUNG, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas Hendry Ahmad, mengancam akan melaporkan badan usaha nakal yang tidak melaporkan dan melakukan bisnis yang tidak sesuai aturan. Ini dikatakannya pada saat sesi wawancara dengan awak media di sela gelaran Workshop Ketaatan Badan Usaha Niaga BBM Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Yang Berlaku di Ballroom GH Universal Jalan Setiabudi kota Bandung, Kamis (16/3).

Hendry berujar, “Selama ini kita melihat di lapangan praktek-praktek bisnis yang tidak fair, yang menimbulkan permasalahan pada kompetisi yang seharusnya berjalan dengan sehat,”, ujarnya. Dikatakannya, ada badan usaha yang melakukan usahanya dengan mengikuti aturan malah terpaksa harus tutup atau menghentikan sementara kegiatan usahanya dikarenakan mereka kesulitan untuk berkompetisi.

BPH Migas

“Ada badan usaha atau oknum pelaku dari badan usaha yang melakukan aktifitas usaha yang tidak sesuai dengan aturan, seperti misalnya menjual BBM tanpa melaksanakan kewajibannya, contoh sederhana adalah tidak bayar iuran kepada BPH Migas atau tidak bayar pajak bumi dan bangunan di daerah tempat dia beroperasi, lebih nakal lagi kalau dia tidak membayar PPN-nya”, ungkap Hendry. Ia juga mengungkapkan ada 8 modus badan usaha untuk menghindari kewajibannya, salah satunya adalah terdapat badan usaha memiliki Izin Usaha Niaga tetapi tidak berniat memiliki NRU (Nomor Registrasi Usaha) BPH Migas.

Sebelumnya diakui oleh Hendry bahwa pihak BPH Migas sudah melakukan berbagai cara yang diantaranya saat ini dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam koridor koordinasi dan supervisi (Korsup), “Pada tahap awal ini kita memang baru memberikan gambaran agar badan usaha setelah acara ini bisa lebih patuh pada peraturannya karena sekarang ada yang ikut mengawasi, kedepannya bila masih ada badan usaha yang membandel kita akan serahkan persoalan ini kepada KPK berdasarkan informasi dari hasil pengawasan kita”, jelasnya. Selain itu Hendry menyampaikan warning-nya untuk badan usaha yang nakal dan dianggap tidak pantas (sesuai masukan dari pemerintah) untuk melakukan bisnis lagi maka ijinnya akan di cabut, pemerintah tidak mungkin lagi melayani badan usaha yang tidak patuh pada ketentuannya termasuk kewajibannya membayar iuran.

Lebih jauh ia menguraikan kepada wartawan bahwa di tahun 2016 iuran yang masuk mencapai sekitar Rp 1 trilyun, “Jika semuanya memenuhi ketentuan, tahun 2017 ini kami targetkan iuran yang masuk sebesar Rp 1,7 trilyun”, harapnya.

Menjawab pertanyaan dari wartawan, Hendry menjelaskan iuran tersebut dikumpulkan bukan hanya untuk keperluan operasional BPH Migas dan pemerintahpun menyadari bahwa iuran yang dikumpulkan ini bukanlah pendapatan sejenis pajak, ini bentuknya levy yang akan digunakan untuk kepentingan badan usaha itu sendiri, “Nah ini salah satu bentuk upayanya dengan mengumpulkan badan usaha untuk tidak hanya mengingatkan mereka untuk patuh kepada ketentuan tapi sebagai sarana komunikasi, dan kegiatan ini akan kami (Dir BBM) lakukan secara rutin, sosialisasi, ke daerah, mengundang lagi badan usaha untuk menanyakan bagaimana prospeknya di daerah”, jelasnya. Hendry berharap setelah acara workshop ini ada dampaknya untuk bahan evaluasi ke depan.

Dari data yang disampaikan pada paparan Direktur BPH Migas pada acara workshop tersebut, diketahui saat ini ada 200 badan usaha yang bergerak di sektor BBM dilihat dari tingkat keaktifan dalam verifikasi BPH Migas tahun 2016, yang aktif diantaranya ada 99 badan usaha, 19 kurang aktif dan 82 badan usaha tidak aktif. 82 badan usaha yang tidak aktif terbagi lagi menjadi tiga kategori, ada 42 badan usaha yang ijinnya aktif namun tidak aktif verifikasi, 18 badan usaha yang ijin usahanya berakhir tahun 2016 dan tidak aktif verifikasi, dan 22 badan usaha ijin usahanya baru dan tidak aktif verifikasi.

Informasi lainnya yang menarik dari data hasil verifikasi BPH Migas tahun 2016 yang ditampilkan adalah naiknya konsumsi nasional BBM Non subsidi di tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Lalu turunnya konsumsi BBM Subsidi di tahun yang sama secara berturut. Tahun 2016 konsumsi nasional BBM Non Subsisi di tahun 2015 adalah sebesar  56.425.081 KL dan tahun 2016 sebesar 60.032.997 KL. Sedangkan BBM nasional bersubsidi tahun 2015 sebanyak 14.894.147 KL dan di tahun 2016 sebesar 14.283.717 KL.

Workshop dalam rangka membangun bisnis hilir migas yang sehat, wajar dan transparan ini di ikuti oleh sekitar 200 peserta dari 86 badan usaha yang bergerak di bidang BBM dan 22 badan usaha di bidang gas bumi. Hadir sebagai narasumber Inspektur Jendral KESDM Mochtar Husein, Direktorat Jendral Migas KESDM Budiyantono, Dian Patria dan Edi Suryanto dari KPK, Direktur BBM BPH Migas Hendry Ahmad dan KaSubDit Akun Tarif dan Pengawasan Dir Gas Bumi BPH Migas. (Stanley)

Comments

comments