Jakarta – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), Benny Rhamdani menyatakan pihaknya telah memetakan pergerakan sindikat penempatan ilegal PMI. Hal itu kata Benny, bahkan telah beberapa kali dilaporkan kepada Presiden Jokowi.
“Kepada Bapak Presiden kita sampaikan kantong target perekrutan dari daerah mana, di mana mereka transit, diterbangkan atau berangkat dari jalur mana, ke negara apa, kita sudah paham,” kata Benny saat melepas 354 calon PMI ke Korea Selatan dan Taiwan skema Government to Government dan SP2T di Hotel el Royal, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (22/7/24).
Benny menyadari banyak pihak yang melirik program penempatan pekerja migran ke luar negeri. Sebab, perputaran uangnya sangat besar. Makanya, muncul oknum-oknum yang menggunakan atribut kekuasaan memanfaatkan keringat pahlawan devisa untuk dijadikan ladang bisnis.
“Melibatkan para penyelenggara negara dan oknum-oknum yang terlibat dalam kejahatan yang jelas-jelas terorganisir. Jadi kuncinya adalah penegakan hukum,” tegas Benny.
Ditegaskan kembali, bahwa negara harus hadir. Tidak boleh kalah dengan oknum-oknum yang sengaja menjadikan PMI sebagai media bisnis kotor mereka.
“Mereka mengambil keuntungan besar dari bisnis kotor ini sehingga saya katakan, negara ini tidak boleh kalah dalam menghadapi sindikat penempatan PMI ilegal. Kita ingin buktikan bahwa negara ini ada, negara ini hadir,” tekan dia
Benny mengaku telah beberapa kali menggerebek lokasi yang menjadi tempat penampungan PMI ilegal. Ironisnya, kebanyakan dari mereka adalah perempuan. “Saya membayangkan ibu saya. Saya anak yatim piatu, saya membayangkan bagaimana negara seolah-olah dikendalikan oleh para mafia,” tutup Benny.***
