BANDUNG,- Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat (Bawaslu Jabar) ingatkan aparatur sipil negara untuk bersikap netral, tidak ikut serta dalam aktifitas pasangan calon kepala daerah.
Hal ini disebutkan oleh Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, beberapa hari lalu saat menerima wawancara awak media di kantornya di Jl Turangga, Kota Bandung, (24/1/2018).
Dikatakan oleh Harminus bahwa aktifitas bersama para pasangan calon itu diantaranya adalah berfoto dengan bakal calon dan disebarkan di media sosial atau memasang foto calon atau pasangan calon.
“Ada 19 orang yang saat ini sedang berproses di Bawaslu Jabar karena ikut serta dalam aktifitas bakal pasangan calon, diantaranya hadir di acara pendaftaran bakal calon ke KPUD beberapa waktu lalu dan memasang fotonya bersama bakal calon di media sosial,” ungkap Harminus.
19 orang itu diterangkan oleh Harminus terdiri dari 11 orang ASN yang diketahui ikut hadir di acara deklarasi/pendaftaran pasangan calon, 7 kepala desa, dan 1 yang diketahui terakhir adalah pejabat Dirut PDAM di salasatu kota di Jawa Barat.
“Kami tentunya menyampaikan semua temuan ini kepada KASN untuk menindaklanjutinya,” ujar Harminus Koto.
Ia menjelaskan bahwa ada sanksi bagi yang terbukti melanggar aturan. Baik itu sanksi hukum, administrasi maupun denda.
Terkait dengan index kerawanan pilkada di Jawa Barat, Harminus menjelaskan bahwa Jawa Barat masuk ke kategori sedang. “Index kerawanan ini kita ukur dari pemilu sebelumnya, kita susun beberapa indikator. Kita juga melihat dari beberapa tahapan-tahapan, ini berbeda karakternya di setiap kota dan kabupaten, dari situ berbeda juga cara mencegahnya” terang Harminus.
“Nah, ini sudah dilansir oleh Bawaslu RI ke seluruh Bawaslu provinsi di Indonesia, bagaimana kerawanan pemilu terdahulu agar tidak terjadi lagi di pilkada sekarang,” tambahnya.
Menurut Harminus, kerawanan yang menonjol di Jawa Barat adalah netralitas ASN. [St]
