sorotindonesia.com, Murung Raya – Bicara pelayanan dasar listrik (penerangan) bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diakui kondisinya hingga saat ini masih sangat tertinggal.
Faktanya berdasarkan sumber PLN yang dibeberkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah bahwa, masih cukup banyak daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini baik dari tingkat desa hingga kecamatan yang masih belum menikmati layanan dasar listrik PLN.
“Kalteng ini termasuk salah satu daerah provinsi yang tertinggal dalam meng listrikan desanya, berdasarkan data tahun 2022 lalu ada 450 desa dan 16 ibu kota kecamatan di Provinsi Kalteng yang belum di bangun jaringan kelistrikannya, otomatis hal ini berdampak kepada banyak hal akibat belum meratanya layanan dasar kelistrikan bagi masyarakat ini,” kata Dr Willy M Yoseph MM saat diwawancarai wartawan usai menggelar kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Murung Raya, belum lama ini.
Sehingga menurutnya tahun 2023 ini dirinya mendorong pihak PLN dan Kementerian ESDM melalui Dirjen Listrik yang merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI untuk merumuskan bagaimana masyarakat Kalteng bisa menikmati layanan listrik milik negara tersebut.
“Tahun lalu saya sudah mendorong dan membicarakan rencana besar ini kepada seluruh pimpinan daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, karena pihak PLN akan siap membangun jaringan kelistrikan hingga ke pelosok desa jika pemerintah daerah di Kalteng ini sudah membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk bisa masuk hingga ke pelosok desa,” ujarnya Politisi PDI Perjuangan ini lagi.
Selain perlunya komitmen kuat dan fokus dari masing-masing pemerintah daerah, wakil masyarakat Kalimantan Tengah yang akrab di panggil WMY ini juga juga mendorong komitmen yang sama kepada seluruh masyarakat khususnya yang dilewati pembangunan infrastruktur tingang dan kabel PLN.
“Kita meminta pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam mempersiapkan infrastruktur tadi, begitu juga masyarakat kita bisa dengan sukarela memberikan sedikit lahan pekarangan ataupun tanah miliknya untuk bisa dilewati pembanguan jaringan listrik oleh pihak PLN. Karena hal ini juga sering menjadi penghambat pembangunan kelistrikan di masyarakat,” tambahnya lagi.
WMY juga membeberkan bahwa di tahun anggaran 2023 ini telah dianggarkan sedikitnya ada 500 miliar lebih untuk membangun jaringan kelistrikan di 125 desa di Kalimantan Tengah.
“125 desa akan di bangun infrastruktur kelistrikannya dan Kabupaten Murung Raya ada lebih 20 desa akan menikmati layanan listrik PLN,” bebernya.
Proses pembangunan ini akan menggunakan anggaran negara yang tersedia dengan total 1,1 triliun jika tidak ada perubahan ke depan, karena dengan adanya listrik yang dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat hingga ke pelosok desa ini menjadi sumber kebahagian seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, tandasnya. (yudi)
