Unjuk Rasa Guru Madrasah Jabar Di DPRI RI Jakarta Tuntut Tunjangan Profesi Guru

oleh

Sejumlah Guru Madrasah Jawa Barat melakukan unjuk rasa menuntut tunjangan profesi guru, di depan pintu gerbang utama Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pukul 07.30 senin (6/2).

Massa yang berjumlah 250 orang, menuntut pembayaran Tunjangan Profesi Guru atau Sertifikasi selama 10 bulan yang sampai saat ini belum dibayarkan.

Aksi yang dipimpin oleh Salim ASK dan Rahmat, menuntut verifikasi ulang Inpassing yang harus segera diselesaikan pihak Kementrian Agama RI.

Sekitar ukul 13.05 WIB akhirnya sebanyak 12 perwakilan guru diterima oleh Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, untuk menyampaikan tuntutannya.

Salah satu perwakilan guru Iis Mulyani mengatakan “Kami ke DPR sudah empat kali dengan permasalahan yang masih sama yaitu mengenai tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2015 . Di Indramayu bahkan tertunggak 11 bulan. Kalau di seluruh Jawa Barat, tunggakan umumnya sekitar3 sampai 4 bulan.”

“Kemudian untuk tunjangan sertivikasi inpassing, kami hanya menerima tunjangan untuk tahun 2015 saja, tetapi itupun belum seluruhnya. Persoalan lain adalah tunjangan profesional guru yang non sertifikasi sebesar 250 ribu rupiah perbulan, terjadi penunggakan selama 3 bulan. Kami juga ingin menuntut adanya verifikasi ulang untuk inpassing. Kami juga ingin supaya 2017 tidak terulang kembali penunggakan TPG.” tambah Iis Mulyani.

“Selama 2015-2016 ada tunggakan TPG yang paling sedikit 13 sampai 17 bulan. Kami ingin agar DPR membantu kami mengenai persoalan ini.” jelas Rahmat Susanto yang tergabung dalam perwakilan para guru madrasah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Deding Ishak, mengatakan pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya. Kami akan diskusi dan mencari solusi.

“Jasa baik para guru ini seharusnya diberikan, apresiasi yang tinggi oleh Pemerintah karena para guru madrasah ini adalah pejuang pendidikan. Kami sangat terbantu dengan kehadiran bapak ibu sekalian yang menyampaikan data sebagai bahan kami untuk pembahasan dengan Kementerian Agama. Ketika Pemerintah memberikan kompensasi kepada guru, diharapkan pendidikan akan semakin lancar. Diharapkan para guru tetap ikhlas mengajar.” jelasnya Ikbal Romzi Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS.

Setelah pertemuan tersebut selesai sekitar pukul 13.45 WIB, perwakilan guru madrasah dan Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI. Kemudian menemui massa guru madrasah untuk menyampaikan hasil yang telah disepakati dengan sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI.




Comments

comments