sorotindonesia.com | Semarang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang melalui KH Azim Wasi’ menyatakan bahwa bendera yang dibakar di Limbangan, Garut, Jawa Barat, bukan bendera tauhid, melainkan bendera Organisasi Masyarakat (Ormas) terlarang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Silaturahmi Kapolrestabes Semarang dengan Ormas Islam Kota Semarang di Ballroom Semesta, Jalan KH Wahid Hasyim, Kranggan, Semarang Tengah Kota Semarang, Selasa, (23/10/2018) malam.
“HTI itu kan sebuah Organisasi terlarang yang otomatis struktur kepengurusan, aktivitasnya, juga atribut atau benderanya juga terlarang. Saya ajukan pertanyaan apa berarti Pemerintah Indonesia juga melarang adanya kalimat tauhid? Tidak kan ! karena Sesungguhnya atribut atau bendera itu hakikinya bukan kalimat tauhid. Kalimat tauhid hanya dijadikan lambang, karena kalimat tauhid itu suci dan milik semua umat Islam bukan golongan HTI saja,” kata Azim menegaskan, “Kalimat tauhid itu berada di hati dan di lisan, dan tingkah laku kita,” lugasnya, “yaqinan fil qolbi, qoulan fil lisan dan fi’lan fil arkan,” tegasnya dalam bahasa Arab.
Perlu diketahui, dalam penjelasannya, Kiai sepuh kota Semarang ini menandaskan, yang menggunakan atribut atau bendera tersebut (bertuliskan kalimat tauhid-red) bukan hanya HTI tapi ISIS atau DAIS (Daulah Al islamiyah Irak wa Syam) juga sama. Layakkah dengan simbul kalimat tauhid, ungkap Azim, digunakan keduanya?. Lebih lanjut diterangkan, HTI adalah sempalan dari Ihwanul Muslimin malah sepertinya lebih extrim yaitu menganggap semua umat islam yang bukan kelompoknya sesat, Negara yang tidak menganut aturannya adalah thoghut, Negara Setan atau Berhala, artinya mereka sama sekali tidak ada tasammuhnya atau toleransinya dan juga meniadakan dan mengabaikan ayat suci Al Quran.
“Kita harus melihat kontek pembakaran, sebab Ansor ada Aktifitas Apel siaga, kemudian tiba tiba ada pengibaran bendera HTI di arena itu, ini provokator,” tandasnya, “Dalam Psychologi massa pasti akan ada reaksi balik, yaitu letupan kemarahan massa, dan itu hal yang logis,” tegasnya, “Adapun bentuknya pembakaran bendera HTI yang kebetulan ada kalimat tauhidnya, maka hukumnya ya jangan diartikan penghinaan dan penistaan,” terangnya menegaskan.
Mewakili Ketua Umum MUI Kota Semarang Prof. Dr. KH. Moh Erfan Soebahar, MAg, Kiai yang menjadi salah satu Kiai Sepuh Kauman Semarang tersebut, di hadapan puluhan pimpinan Ormas Islam yang hadir juga menyayangkan adanya opini dan penggiringan terhadap Barisan Ansor Serbaguna (Banser).
“Sekarang sedang viral tentang pembakaran bendera HTI oleh Ansor, dan terus terang itu patut disesalkan, tapi ada lebih disesalkan lagi berita itu di-blow up seakan akan Ansor dituduh melakukan penistaan dan penghinaan pada kalimat Tauhid. Sehingga akibat tuduhan tersebut Ansor dicap sebagai Organisasi Kesusupan PKI, murtad dan akan mendapat laknat dan kata kata keji yang lain. Tuduhan pada Organisasi Kepemudaan Islam terbesar ini Sangat berbahaya dan pasti dilakukan orang orang Jahat, pemecah belah umat, orang bodoh dan pekok serta intelektual sableng,” tuturnya, “mengapa demikian ? karena sama sekali tidak melihat Fakta yang ada,” imbuhnya
Sementara, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Abiyoso Senoaji dalam sambutannya mengungkapkan, pihaknya telah menerima adanya seruan aksi yang akan digelar besok (24/10/2018, siang ini) dengan aksi longmarch dimulai dari Masjid Raya Baiturrohman Simpanglima menuju Polda Jateng. Pihaknya menyayangkan adanya peristiwa lokal yang menasional tersebut, sehingga sillaturrahmi digelar dengan mendadak untuk cipta kondisi Kamtibmas kota Semarang.
“Peristiwa (pembakaran bendera) di kecamatan Limbangan, Garut, Jabar menimbulkan reaksi. Baik di dunia maya maupun nyata. Pagi tadi ada reaksi di Surakarta, ada seruan jihadil karimah, akai mengutuk pembakar bendera, saya harap tidak perlu terjadi apa pun di kota ini,” tegas Abiyoso, “dan hari ini, Polisi sudah menangkap, mengamankan yang disinyalir pembakar bendera tersebut, dan masih mencari pembawa bendera, kita tak akan rela Indonesia diobok-obok pihak tidak bertanggung jawab,” ungkapnya, “dan ketika terjadi chaos atau konflik horisontal, pasti akan banyak yang dirugikan,” ujarnya, “dan untuk me-recovery atau memulihkan, kita membutuhkan anggaran dan waktu yang sangat besar,” tandasnya.
Lebih lanjut Abiyoso menjelaskan, semua pihak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menjaga kondisifitas sebuah tempat, terlebih di masa pasca adanya insiden. Dia tidak menginginkan hal tersebut terjadi di Ibukota Jawa Tengah. Dia berharap, kota Semarang yang selama ini aman dan nyaman bisa dijadikan contoh bagi semua kabupaten, kota, maupun propinsi bahwa masyarakat kota Semarang selalu bergandeng tangan. (arh)
