Setelah Digeruduk Ansor Dan Banser, Bupati Wonosobo Nyatakan Siap Tegakkan Perda Tentang Tempat Hiburan

oleh
Setelah Digeruduk Banser, Bupati Wonosobo Nyatakan Siap Tegakkan Perda Tentang Tempat Hiburan
“Dihadapan PCNU dan GP Ansor, Bupati Wonosobo Nyatakan Siap Tegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2017”

SOROTINDONESIA.COM, Wonosobo, – Langkah Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda(GP) Ansor Kabupaten Wonosobo akhirnya membuahkan hasil. GP Ansor dalam tuntutannya agar pemerintah menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 dami kelangsungan generasi penerus bangsa di Wonosobo diterima pemerintah, setelah demonstrasi selama lebih dari 3 jam. Bupati Wonosobo Eko Purnomo akhirnya bersedia turun menemui para pengunjukrasa dan melakukan mediasi di ruang kerjanya, Kantor Bupati Wonosobo, Jalan Merdeka 1 Wonosobo Timur, Kabupaten Wonosobo, Senin (6/08/2018).

Semula, dari Pemkab hanya diwakili asisten, namun sikap yang dianggap tidak etis ini ditolak oleh pihak PCNU Kabupaten Wonosobo yang diwakili oleh Wakil Rois Syuriah PCNU K Abdulloh Mubarrok, dan Katib KH Abdul Hakim Idris bersama Ketua PC GP Ansor Wonosobo, Santoso, yang telah berjam-jam berada di ruangan tersebut menyatakan hanya bersedia mediasi dengan Bupati sebagai pihak yang berwenang di jajaran eksekutif. Pada akhirnya, asisten segera memastikan kehadiran Bupati dalam mediasi tersebut.

Mediasi yang berlangsung sedikit alot akhirnya dimenangkan oleh Ansor Wonosobo, Bupati Wonosobo Eko Purnomo mengeluarkan pernyataan untuk melaksanakan dan menegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 dalam surat pernyataan tertulis dan ditandatangani dalam surat pernyataan bermaterai. Sebelum menandatangani surat pernyataan, Eko Purnomo terlebih dahulu meminta dukungan dan bantuan dari PCNU, Ansor-Banser, dan segenap banom NU-nya dalam melaksanakan dan menegakan Perda tersebut.

Berbelit-belit dan Alot

Selain lamanya waktu yang terkesan diulur, mediasi pun berlangsung berbelit-belit dan alot. Ketika negosisasi, kata Santoso, sebenarnya Bupati Eko sempat berubah pikiran dengan meminta surat pernyataan bersama. Jadi, PCNU menyatakan dukungan yang diketahui oleh Bupati. Sementara, surat pernyataan semestinya dikeluarkan oleh Bupati, “Bupati yang punya kewenangan, Bupati yang semestinya mengambil kebijakan itu, bukan kami (NU-red),” ungkapnya. “Kami pikir, kalau hanya surat dukungan dari kami secara hukum tentunya lemah,” lanjutnya, “Pernyataan itu harus muncul dari Bupati, dan kami sebagai warga harus mendukung kebijakan tersebut dengan surat pernyataan dukungan,” terangnya menegaskan.

Dengan adanya surat pernyataan tertulis tersebut, Bupati Eko berhak dituntut secara hukum bila mana terbukti mengingkarinya, “Apabila saya tidak melaksanakan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensinya dan bersedia dituntut secara hukum,” tulis Eko dalam pernyataan yang dibaca dihadapan para pengurus NU Wonosobo.

Menanggapi permintaan Bupati Wonosobo, Ketua GP Ansor Wonosobo Santoso menyampaikan bahwa PCNU Wonosobo, dan Ansor beserta banom lainnya menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada Pemkab Wonosobo untuk menutup tempat tempat hiburan yang melanggar Perda No. 3 Tahun 2017.

“Langkah PCNU diikuti Ansor, Banser, dan Banom lainnya, yakni tidak hanya sampai pada tuntutan agar Bupati menutup hiburan malam karaoke saja,” tandasnya. Kader Ansor dan Banser Wonosobo, kata Santoso, dan banom lainnya dibawah arahan PCNU akan terus mengawal proses realisasi dan aksi Pemkab terhadap pernyataan yang telah dikeluarkan Bupati. (arh)

Comments

comments