Satgas Citarum Bahas SOP Penanganan Limbah Industri Dan Keramba Jaring Apung

oleh -
Satgas Citarum Bahas SOP Penanganan Limbah Industri Dan Keramba Jaring Apung

sorotindonesia.com, BANDUNG,- Satgas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPPK) DAS Citarum, melaksanakan rapat koordinasi yang dijembatani oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang digelar di Ruang Rapat Posko Satgas DAS Citarum, Jl. Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Jumat (8/11/2019).

Ada dua poin penting yang dibahas dalam rakor tersebut, yakni penyamaan SOP (Standar Operasional Prosedur) penangangan dan penegakan hukum pencemaran limbah industri, dan penyamaan SOP dan rencana tindak penataan Keramba Jaring Apung (KJA).

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain oleh Tim Satgas DAS Citarum, Asdep Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Tubagus Haeru,  Kepala Dinas LH Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Jawa Barat, para Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta, BUMN, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dan Ketua Yayasan Nusantara Peduli Citarum.

Rakor yang dimulai dari pukul 08.00 WIB tersebut, melahirkan hasil penting guna selarasnya pelaksanaan aksi terkait penanganan limbah industri dan penataan KJA di Waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur.

Aster Kasdam III/Siliwangi Kolonel Arh GTH Hasto Respatyo saat ditemui oleh wartawan disela kegiatan ishoma menjelaskan, “Hari ini kita bersama stakeholder terkait melakukan pembahasan tentang SOP yang dijembatani oleh staf Kemenko Kemaritiman dan Investasi, baik tentang SOP penanganan limbah industri maupun penanganan KJA,” jelas Hasto.

“Tadi sudah diambil beberapa kesepakatan,” kata Hasto.

Terkait limbah, lanjutnya, adalah peningkatan peran PPLH di kota dan kabupaten masing-masing bersama Satgas untuk bisa sebagai indikator tingkat pembuangan limbah.

“Nanti ditindaklanjuti SOP penanganannya seperti apa,” lanjut Hasto.

Untuk penanganan KJA, diterangkan oleh Hasto, “Penanganan KJA tadi sudah ditentukan dengan turunnya SK Gubernur Jawa Barat, kaitannya dengan kuota masing-masing waduk, yakni Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Sehingga masing-masing stakeholder ini, kita sama-sama memedomaninya untuk tindak lanjut di lapangan,” terangnya.

“Artinya, kita melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk juga kita tidak meninggalkan kepentingan dari masyarakat,” kata Hasto lagi.

KJA ini memiliki karakter persoalan tersendiri, yang keputusannya berdasarkan kajian bertahap dan berkesinambungan.

Menurut Hasto, yang disampaikan oleh Kemenko Kemaritiman tadi dalam rakor, kajiannya sudah melibatkan banyak komponen dan pakar serta ahli.

Ada 3 (tiga) skenario dalam penanganan KJA di tiga waduk yang dilintasi Sungai Citarum, skenario pertama adalah bersih sama sekali.

“Tadi kita tidak memilih skenario pertama, karena kita juga harus memikirkan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga dipilih skenario yang ke tiga. Jumlah kuotanya sudah dipaparkan, dan kedepannya akan terus dikaji, apabila sudah terlaksana dengan bagus, kalau perlu untuk masyarakat akan ditingkatkan,” jelas Hasto.

Aster Kasdam III/Siliwangi Kolonel Arh GTH Hasto Respatyo.
Aster Kasdam III/Siliwangi Kolonel Arh G Hasto Respatyo.
Target 4.400 KJA Ditarik Hingga Awal Desember 2019 Di Waduk Cirata

Kesempatan terpisah, Komandan Sektor 12 Satgas Citarum Kolonel Czi Raflan menjelaskan, “Target penarikan KJA sampai awal Desember 2019 di Waduk Cirata adalah 4.400, saat ini tinggal 1.600 lagi, insya Allah bisa selesai sesuai target,” jelasnya.

Kolonel Raflan juga menjelaskan, langkah penertiban dan penataan KJA dalam rangka perbaikan ekosistem dan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat Jawa Bali ini telah melalui tahapan komunikasi dan audiensi yang melibatkan seluruh unsur di Kabupaten Cianjur, KBB dan Purwakarta.

“Penataan yang berjalan ini kami sudah upayakan agar berlangsung secara tertib. Karena kita juga mengakomodir pihak masyarakat yang beraktifitas di Waduk Cirata,” terangnya.

Terkait dengan SOP penanganan KJA yang kini telah dibahas, Kolonel Raflan menanggapi, “Ya, kita memang harus membuat SOP secara jelas, tugasnya, wewenang, tanggung jawab dan anggaran. Sehingga menghindarkan dari fitnah,” ujarnya.

“Jangan kita sudah habis-habisan di lapangan, lalu kita diomongin macam-macam. Siapa berbuat apa, wewenangnya apa, anggarannya bagaimana, itu harus jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Kolonel Raflan, “Kita semua ingin semuanya berjalan dengan lancar dan siap menyukseskan program Citarum Harum ini dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.

“Kami tidak berharap apapun dari sesuatu dan kami tidak pernah meminta harapan apapun, yang jelas Citarum Harum berjalan dengan baik dan sukses,” pungkas Kolonel Czi Raflan dalam rakor tersebut.[St]

Comments

comments