Sambut Tahun Baru 2018, Pemkot Semarang Tingkatkan Ketertiban

oleh

SEMARANG – Menjelang pergantian tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggiatkan patroli gabungan yang dilaksanakan selama dua hari kemarin (29-30/12/2017), sebagai salah satu upaya meningkatkan ketertiban umum.

Operasi gabungan dengan target PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Telantar) yang diprakarsai oleh Dinas Sosial ini dilaksanakan terpadu bersama dengan unsur Kepolisian, TNI, dan Dinas Pendidikan.

Kabid Rehabilitasi Sosial, Tri Waluyo menyatakan bahwa dengan adanya operasi gabungan ini diharapkan mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Utamanya adalah permasalahan eksploitasi anak dan kenakalan anak dan remaja.

“Dinas Sosial menurunkan koordinator wilayah TPD untuk menangani persoalan anak jalanan yang sudah lama memantau aktifitas mereka. Bersama dengan Kodim, Polrestabes, dan Dinas Pendidikan sudah dilakukan rapat bersama untuk mencari solusi terbaik bagi anak jalanan.” Kata Tri Waluyo.

“Aktifitas mereka ini, perlu diperhatikan secara intensif. Jadi, hal yang perlu digarisbawahi dalam hal ini bukan hanya sekedar dirazia. Namun juga ada tindak lanjut yang humanis” lanjutnya.

Menurutnya lagi, tidak sepantasnya anak-anak ada di jalanan, mencari nafkah ataupun sekedar bermain.
“Kehidupan anak-anak di jalanan itu sangat rawan. Pemerintah selalu memikirkan masa depan masyarakatnya. Maka dari itu, selayaknya anak itu fokus belajar dan bermain sebagaimana mestinya. Bukan di jalanan sambil menjual koran, minuman, dan sebagainya. Apalagi menjadi anak punk. Ini yang harus kita perhatikan. Kami (Pemerintah Kota) menginginkan perubahan dimulai dari pendidikan” Terangnya.

Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, Rifki Nugroho, yang ikut pada operasi gabungan itu beranggapan bahwa kegiatan tersebut sangat penting dan baik bagi perkembangan Kota Semarang.
“Program operasi gabungan yang dilakukan dinas sosial di akhir tahun 2017 ini sangat bagus karena berbagai lintas sektoral dilibatkan. Ada dari unsur TNI, Polri, Dinas Pendidikan, Dispenduk dan Capil, dan juga Satpol PP untuk mendata anak yang disinyalir dieksploitasi atau anak usia sekolah yang dipekerjakan.” Ungkap Rifki.

“Kami, dalam hal ini akan mengupayakan anak tersebut bisa kembali ke sekolah dan orangtuanya bisa diproses supaya tersadarkan melalui program pendidikan keluarga. Program ini melibatkan pihak sekolah sebagai pilot yang mendampingi keluarga tersebut, sehingga di kemudian hari tidak ada kejadian orang tua yang mengeksploitasi anak. Terangnya. [Rifqi H]

Comments

comments