Ridwan Kamil Resmikan Kantor KPPU Wilayah III

oleh -
Ridwan Kamil Resmikan Kantor KPPU Wilayah III
Gubernur Jawa Barat H.M Ridwan Kamil bersama Ketua KPPU RI Kurnia Toha menggunting pita sebagai tanda diresmikannya Kanwil III KPPU, Jl. PHH Mustofa, Kota Bandung, Selasa (24/5/2019).

BANDUNG, sorotindonesia.com,- Gubernur Jawa Barat, H.M. Ridwan Kamil, resmikan Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah III (Kanwil III) Jabar, Banten, DKI Jakarta, di Jalan PH.H Mustofa, Kota Bandung, Selasa (14/5/2019) siang.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Ketua KPPU RI, Kurnia Toha, beserta jajaran komisioner, para pejabat dinas terkait di Pemprov Jawa Barat, Perwakilan Pemprov Banten dan DKI Jakarta, perwakilan KADIN, Kepala Kantor KPPU Kanwil III Aru Armando, dan tamu undangan.

Ridwan Kamil pada kesempatan sambutannya mengungkapkan rasa syukurnya bahwasanya kantor KPPU Kanwil III yang meliputi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dipusatkan di Kota Bandung.

Alhamdulillah, Kantor KPPU Wilayah III ini dipusatkannya di wilayah Bandung, dan kami titipkan aset pemerintah provinsi ini untuk dimanfaatkan, karena pada dasarnya kami hanya mengelola amanat rakyat. Jadi, milik rakyat, pajak rakyat, dikembalikan untuk kesejahteraan,” kata Ridwan Kamil mengawali sambutannya.

Menurut gubernur yang akrab disapa dengan panggilan RK ini, kesejahteraan identik dengan sila ke-5 dari Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dalam pandangan saya, kapitalisme murni itu adanya di Amerika. Keadilan sosialnya disana tidak menjadi atensi. Ada sosialisme murni seperti di Korea Utara, ternyata tidak cukup menyejahterakan juga. Kita ini pilihan politiknya demokrasi, ekonominya Pancasila, di Indonesia boleh kaya, akan tetapi yang miskin harus kebawa-bawa,” jelas RK.

Dijelaskan lebih lanjut oleh RK, “Kita ini negara religius, khususnya Islam ada ekonomi yang berbasis kesetiakawanan sosial, dua setengah persen harta kita itu bukan milik kita, jadi kalau kita belanjakan harusnya haram. Dua setengah persen ini sebenarnya kalau pada taat, seharusnya tidak ada kemiskinan di republik ini. Oleh karena itu, mumpung di bulan Ramadhan, mari kita tingkatkan ketaqwaan kita,” imbaunya.

Ridwan Kamil juga memaparkan optimismenya untuk Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, “Kita menuju salasatu negara maju empat besar dunia pada tahun 2045. Sila ke-5 ini adalah kuncinya. Tugas negara memastikan fairness dan akses. KPPU memegang peranan penting pada ekonomi Pancasila ini, jangan sampai orang yang sedang upaya termarjinalisasi oleh sistem yang dia tidak bisa kendalikan. Oleh karena itu saya senang ada hakim ekonomi hadir disini, kira-kira begitu,” harapnya.

“Tadi bisik-bisik, saya dapat komplain di Bandara Husein sejak harga tiket pesawat naik, penumpang ke beberapa daerah menjadi berkurang. Saya dengar dalam sejarahnya, hilir mudik perusahaan maskapai penerbangan itu tutup. Akhirnya tinggal dua, Garuda dan Lion Air. Ini kan rawan, karena sistem ekonomi di dominasi. Pada pandangan saya ada banyak persoalan, urusan pelistrikan, urusan BBM. Mudah-mudahan kita menjadi sebuah negara yang setiap hari semakin baik. Dan saya titip model masyarakat madani itu Jawa Barat adalah contohnya, 5 atau 10 tahun kedepan provinsi ini ngabret, provinsi ini adil, menjadi wajah ekonomi Pancasila, dan Jawa Barat ini wajah bahagia lahir batin,” tutur RK.

“Selamat menempati kantor baru kepada keluarga besar KPPU, ditunggu produktifitas kerjanya, dan membantu kami khususnya di Jawa Barat,” pungkas Ridwan Kamil.

Ketua KPPU Pusat, Kurnia Toha, pada giliran sambutannya mengungkapkan terimakasih atas kehadiran Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama jajaran dan para undangan pada peresmian Kantor KPPU Kanwil III.

“Kehadiran Bapak Gubernur Jawa Barat dan para hadirin menunjukkan adanya keinginan yang kuat kita semua untuk menyatukan derap langkah kedepan, guna membangun dan mendorong semakin majunya perekonomian khususnya di wilayah Provinsi Jabar, Banten, DKI Jakarta dan Indonesia pada umumnya,” ucap Kurnia Toha.

Selanjutnya diterangkan oleh Kurnia, “Saat ini KPPU memiliki 5 kantor wilayah, yaitu Kanwil I yang berkantor di Medan, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Batat, Kepri dan Riau. Kemudian Kantor Wilayah II yakni Batam, meliputi Sumatera bagian selatan. Lalu Kantor Wilayah III ini yang baru. Sebelumnya di Wilayah III ini ditangani langsung oleh Kantor Pusat KPPU,” terangnya.

Kota Bandung dipilih menjadi pusat Wilayah III, dinilai oleh Kurnia Toha sudah tepat.

“Investasi paling besar di Indonesia ada di Jawa Barat, begitu juga dengan program-program infrastruktur, pabrik-pabrik, umumnya berlokasi di Jawa Barat, selain itu penduduknya paling besar, termasuk anggarannya paling besar. Dengan pertimbangan tersebut, maka Wilayah III kami pilih berkantor di Kota Bandung,” ungkap Ketua KPPU ini.

Alhamdulillah, dengan kebaikan hati Pak Gubernur, kita bisa memakai kantor ini yang merupakan aset Pemda,” tambahnya.

Kemudian Kurnia Toha menjelaskan terkait dengan tugas dan fungsi KPPU berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dihadapan seluruh tamu yang hadir.

“Mudah-mudahan dengan berdirinya Kanwil III ini KPPU akan lebih banyak lagi kontribusi kepada kemajuan bagi bangsa ini. Kami percaya bahwa bersaing adalah hal yang bagus. Jadi, ada yang menyatakan pendapat bahwa persaingan itu tidak islami, tapi saya melihat bahwa bersaing itu sangat islami, kita berlomba-lomba berbuat kebajikan, arahnya kesana. Jadi kalau kita bersaing jujur maka pengusaha kita ini akan efisien, akan melakukan inovasi-inovasi agar unggul. Justru kita sangat takut kita kalah bersaing dengan negara lain, dan ini sudah terjadi di banyak industri,” jelasnya.

“Oleh karena itu, KPPU sudah banyak mendukung program-program dari kementerian yang kalau dilihat dari hukum persaingan, itu tidak pas, tapi untuk melindungi kepentingan nasional dan kepentingan industri dalam negeri, kami untuk waktu yang terbatas mendukung program-program tersebut. Karena banyak industri kita yang belum bisa bersaing secara sehat dengan pelaku usaha dari luar,” ungkap Kurnia Toha tanpa merinci program yang dimaksud.

“Ke depan, harapan kita dengan hadirnya KPPU, akan lebih banyak lagi para pelaku usaha kita yang unggul karena efisiensi, unggul karena kemajuan-kemajuan teknologi yang dikuasai serta unggul dengan services yang bagus kepada rakyat,” harapnya.

Seusai sambutan, dilanjutkan dengan acara penyerahan cinderamata dari KPPU kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil lalu pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya Kanwil III KPPU.

Penyerahan cinderamata dari Ketua KPPU RI, Kurnia Toha, kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, disela peresmian Kanwil III KPPU di Jalan PH.H Mustofa, Kota Bandung, Selasa (14/5/2019).

Selanjutnya Ridwan Kamil berkesempatan meninjau seluruh ruangan yang digunakan oleh KPPU Kanwil III.

Forum Jurnalis KPPU Kanwil III Bandung

Sebelum acara peresmian operasional Kanwil III oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua KPPU Pusat, dilaksanakan kegiatan konferensi pers yang disebut dengan forum jurnalis.

Kegiatan ini untuk orientasi terkait dengan KPPU, sekaligus memperkenalkan jajaran di Kanwil III. Hadir sebagai narasumber adalah komisioner KPPU, antara lain Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi, dan Kodrat Wibowo serta Ka Kanwil III Aru Armando.

Komisi Pengawas Persajngan Usaha (KPPU) adalah Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, KPPU diberikan kewenangan untuk mengawasi Kemitraan.

KPPU terbentuk pada tanggal 7 Juni tahun 2000, dan tidak lama lagi akan genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Seiring dengan perjalanan waktu, telah banyak kontribusi yang diberikan oleh KPPU terhadap kemajuan perekonomian nasional. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III, KPPU sebagai otoritas pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha memiliki peran yang sangat sentral bagi terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing dan selanjutnya akan mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi.

“Sampai saat ini, KPPU telah memiliki 5 (lima) Kantor Perwakilan (Kanwil) yaitu Kanwil I KPPU di Medan dengan wilayah meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kep. Riau; Kanwil II KPPU di Batam dengan wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung; Kanwil IV KPPU di Surabaya yang meliputi area Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT, dan NTB; Kanwil V KPPU di Balikpapan yang meliputi wilayah area Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalirnantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Serta Kanwil KPPU VI di Makassar dengan wilayah area meliputi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat,” urai Ukay Karyadi.

“Dengan semakin meningkatnya aktivitas perekonomian nasional, maka KPPU memandang perlu untuk membuka Kanwil baru dengan wilayah kerja Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Dipilihnya Bandung sebagai Kanwil keenam (dengan nama Kanwil III KPPU di Bandung) atas pertimbangan bahwa tingginya aktivitas bisnis dan ekonomi di wilayah kerjanya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta adalah wilayah yang memiliki indeks potensi ekonomi dan persaingan paling tinggi. Tingginya peringkat Provinsi Jawa Barat disebabkan karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi regional dan tingkat aglomerasi industri yang tergolong tinggi di Pulau Jawa,” terang Ukay menjelaskan alasan dibukanya Kanwil baru.

Beberapa decade terakhir, pertumbuhan Industri di Jawa Barat terus mengalami peningkatan yang cukup pesat sebagai akibat terjadinya pergeseran konsentrasi industri secara geografis, yang sebelumnya terpusat di wilayah DKI Jakarta. Dengan semakin tingginya konsentrasi yang terdapat di wilayah Jawa Barat menjadikan provinsi ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan menjalankan aktivitas usaha dan industrinya.

“Dibukanya Kanwil III KPPU di Bandung ini, diharapkan upaya pengawasan terhadap praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akan semakin efektif dan efisien. Seluruh stakeholder dan masyarakat luas dapat langsung berperan aktif dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat. KPPU ingin hadir sebagai mitra untuk bersinergi mewujudkan kemandirian ekonomi yang eifisien dan berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat melalui perwujudan iklim usaha yang sehat,” harapnya.

Ditambahkan oleh Kodrat Wibowo, “Apa yg menjadi prioritas? yakni ekonomi digital teknologi informasi dalam bisnis. Dinamika anak muda kampus di Bandung juga lebih dinamis dibandingkan daerah yang lain. Ada yang ingin dikembangkan oleh KPPU RI yang memanfaatkan teknologi informasi,” tambahnya.

Kepala Kanwil III, Aru Armando menyebutkan, tugas pertamanya adalah harmonisasi kebijakan peraturan perundang-undangan. “Oleh karena itu, KPPU akan melakukan sinergi dengan pemerintahan untuk sinergi kebijakan. Atensi kebijakan,” katanya.

“Industri kreatif kami akan dorong, itu untuk mengawasi kemitraan agar tidak abused oleh pemodal besar, diantaranya termasuk cara pembayaran yang merugikan usaha kecil dan menengah,” ujarnya.[St]

Comments

comments