Rawat NKRI Dengan Proses Pilpres Bermartabat

oleh
Rawat NKRI Dengan Proses Pilpres Bermartabat

SOROTINDONESIA.COM || Semarang, – Merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan cara perbaikan dengan pendidikan politik dalam berdemokrasi. Hal ini diungkapkan oleh Dr Drs Budiyanto, SH, M.Hum, seusai menjadi salasatu narasumber di sebuah stasiun televisi lokal Semarang yang membincangkn Pilpres bermartabat, semalam (29/08/2018).

“Meningkatkan kualitas diri dan demokrasi merupakan bagian dari merawat NKRI,” kata Ketua FKPT Jateng ini saat dimintai keterangan pers-nya, “jadi Pilpres yang bermartabat juga sebuah bukti cara bangsa ini dalam merawat NKRI,” tegasnya, “Pilpres bermartabat tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip kebangsaan, bebas dari money politic’s, black campaign, dan intimidasi menjadi beberapa indikator penting yang selama ini masih belum atau kurang maksimal pencapaiannya,” ucapnya menerangkan..

Menurutnya, pendidikan politik semestinya dilakukan oleh semua pihak agar kualitas demokrasi di tanah air ini terus meningkat. Pasangan Capres-Cawapres, Juru Kampanye, Tim Sukses, maupun para relawan politik yang mendukung kegiatan kampanye dengan program-program, kreatifitas yang mendukung. Utamanya, tentang tataran upaya untuk merealisasikan program tersebut. Dia berharap adanya adu kreatifitas, adu program berlangsung dengan sportif seperti para Jawara Asian Games.

Dikatakan bahwa perubahan pemilihan dari keterwakilan anggota dewan menjadi langsung oleh rakyat semestinya didukung dengan pendidikan politik yang baik. Masyarakat harus tercerdaskan oleh para mereka yang akan maju dalam Pemilu. Sebab, perubahan teknis pemilhan langsung oleh rakyat dimaksudkan untuk menempatkan sebagai penguasa. Di sinilah pentingnya kita berbicara di mana kekuasaan sebagai puncak dari tujuan politik.

“Apakah untuk semena-mena atau untuk kesejahteraan rakyat?,” kata pria yang saat ini menjabat ketua DPP Ika Unnes ini, “berkuasa dalam hal menentukan pilihan itu bukanlah suatu hal yang sederhana, tapi menyangkut nasib maju atau mundurnya bangsa dan keutuhan Negara ini,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah yang dalam hal ini KPU dan Bawaslu juga harus tegas memberikan pencerahan tentang demokrasi bukanlah sekedar bermain, “Ini menyangkut nasib bangsa,” ulangnya menegaskan, “KPU dan Bawaslu harus profesional,” sambungnya, “Mereka harus menegaskan diri sebagai satu-satunya acuan yang valid dalam penyelenggaraan Pemilu,” jawabnya saat dimintai pendapat tentang lembaga survey.

Menurutnya, lembaga survey sering kali memunculkan selisih dari hitung manual. Hal ini perlu ditegaskan oleh semua pihak tentang kejelasan bahwa lembaga survey menggunakan teknik sampling random (pemilihan contoh secara acak), bukan menyeluruh sedangkan penghitungan hasil manual KPU adalah hasil keseluruhan. Hal ini penting ditekankan agar tidak menjadi opini liar di masyarakat. (arh)

Comments

comments