Rawan Penyimpangan, Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa

oleh -
Rawan Penyimpangan, Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa

sorotindonesia.com || Semarang, – Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Denny Septiviant mengungkapkan, secara nasional penyimpangan rawan terjadi lantaran minimnya jumlah tenaga pengawas dibandingkan wilayah desa di seluruh Indonesia kurang lebih 74 ribu desa.

Praktik penyalahgunaan dana desa disinyalir akan mengalami peningkatan menyusul rencana pemerintah yang akan meningkatkan jumlah anggaran dana desa pada tahun 2019 mendatang. Denny juga mengatakan hal senada dalam Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat Jawa Tengah 2018 yang digelar pada, Jumat (7/12/2018), di Hotel Harris, Jalan Ki Mangunsarkoro No 36, Semarang.

“Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa yang bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi pidana penjara akibat penyalahgunaan dana desa,” terangnya

Menurut Denny, selain masih kurangnya tenaga pengawas pemahaman perangkat desa terkait sistem pelaporan dana desa yang sesuai dengan aturan juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan. Ia mencontohkan, di Jateng dari total 29 kabupaten penerima dana desa, setidaknya terdapat separuh lebih terbukti bermasalah atau temuan sementara sebanyak 220 kasus.

“Akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa,” ungkapnya.

Meski demikian, dirinya tidak sependapat dengan temuan ICW yang menyebut maraknya kasus dana desa karena lemahnya pengawasan khususnya di Jateng. Untuk kepentingan pribadi kades, lanjutnya, adalah modus terbanyak.

“Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya dalam proses dilakukan antisipasi oleh multipihak. Perangkat Bhabinkamtibmas terlaporkan sudah mulai aktif melakukan pemantauan justru sejak mulai proses Musdes,” terangnya.

Karenanya, Denny berpendapat perlu ada strategi antar lembaga agar sinergisitas pengawasan dana desa dapat terwujud, seperti penggunaan aplikasi RAPBDes yang lebih sederhana.

“Kemudian kebijakan adanya sekretariat bersama penanganan masalah dana desa harus didukung yang terdiri dari unsur pemerintah dan kepolisian ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing,” katanya.

Disamping itu, lanjut dia, perlu untuk segera disiapkan ahli hukum untuk kebutuhan pendampingan dalam pelaksanan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di wilayah melalui APBD masing-masing. (arh)

Comments

comments