BANDUNG, sorotindonesia.com – Mensikapi kondisi DAS Citarum yang saat ini dianggap belum menunjukan perubahan dan perbaikan yang signifikan, forum DAS Citarum akan desak Presiden untuk turun tangan.
Kesimpulan tersebut diambil Forum DAS Citarum saat menggelar Rakor di Kawasan Alam Santosa, Pasir Impun, Cikadut, Bandung pada hari, Sabtu (15/4).
Sampai sore kemarin materi penanganan khusus masih digodok, bagaimana DAS Citarum bisa diawasi oleh Presiden. “Bentuknya bisa Inpres, Perpres, atau Adhoc seperti lembaga KPK”, ujar sekertaris Forum DAS Kab. Bekasi, Romi Oktaviansyah.
Dalam rakor tersebut telah dibentuk satuan tugas (Satgas) usulan penanganan sungai Citarum kepada Presiden Jokowi. “Dalam satu dua hari ini kami akan olah materi untuk di ajukan kepada Presiden”, kata Uyud sekertaris Forum DAS Citarum. Ia menambahkan bahwa ini merupakan pekerjaan darurat untuk kepentingan sungai Citarum. Langsung saja ke Presiden kita sampaikan kondisi DAS ini apa adanya.
Menurut informasi yang didapat oleh sorotindonesia dari sumber di rakor tersebut. Kemungkinan usulan rekomendasi ke Presiden itu akan disampaikan akhir bulan April ini oleh tim rekomendasi dari Forum.
Rakor ini sendiri dihadiri oleh Korwil dari 11 Kabupaten dan Kota di Jabar. “Rakor kali ini terbilang istimewa. Ini menjawab kegeraman kami atas penanganan sungai sepanjang 225 km dengan luas lahan 12 ribu kilo meter persegi”, cetus Eka Santosa, ketua Forum DAS Citarum. Menurutnya, dari tahun ke tahun kondisinya malah jeblok, jadi salah satu sungai terkotor sedunia”, ujar Eka Santosa, Ketua F-DAS Citarum geram.
“Silahkan saja, dalam rakor ini kita membahas bersama nasib Sungai Citarum. Aspirasi forum yang memang kami perlukan”. Kata M Yusuf Pelaksana Kegiatan Dishut Prov. Jabar. “Nasib Citarum tak akan berubah ke hal yang lebih baik bila tanpa partisipasi masyarakat. Kami intinya butuh masukan dari Rakor ini”, jelas M Yusuf dalam sambutannya.
Pada rakor ini mengemuka gagasan mengatasi secara praktis dan murah, serta berprinsip sangat ramah lingkungan. Dalam Rakor dibahas usulan penanaman aneka pohon bambu di sepanjang bantaran Sungai Citarum. Usulan ini mendapat dukungan oleh hampir seluruh peserta, ”Nanti kita perdalam dan lakukan kajian serius soal ini. Prinsipnya kami amat setuju. Bambu itu kan cepat tumbuh, berdaya-guna, penumbuh mata air, dan mudah merawatnya”, jelas Agus dari Forum DAS Kabupaten Bandung.
Kondisi DAS Citarum
Dalam rakor, dibahas dan dikupas kondisi DAS Citarum. Forum berkeinginan kuat agar daerah aliran sungai tak lagi menjadi area septik tank raksasa, pembuangan limbah B3, limbah pabrik, pembunuh bagi puluhan spesies biota sungai termasuk ikan endemik dan sumber bencana banjir.
“Kami butuh Pak Presiden turun tangan segera. Sejak 1994 sampai sekarang, ada dugaan kuat dari BPK dan KPK, gelontoran dana sekitar Rp. 30 T tak ada alang ujurnya. Badan seperti BBWS, BP DAS Citarum, dan lainnya, kalau bisa dibubarkan atau dilebur menjadi lembaga baru atau khusus, di bawah Presiden langsung”, usul Rizky Ramdhani, bidang hukum di Forum DAS Citarum.
Sementara itu Yunan Wirahadikusuma mewakili kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang Kab. Bandung Barat (KBB) dan kini bergabung sebagai Ketua Forum DAS Citarum KBB, merespon usulan turun tangan Presiden Jokowi, ”Saatnya pak Jokowi bertindak. Bila hanya mendengar laporan rasanya sudah bukan saatnya lagi”. (St)
