Setelah Melayani Masyarakat Bandung Selama Puluhan Tahun, SPBU Kebon Kawung Dibongkar Paksa PT KAI

oleh

BANDUNG,- Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) milik UD Mahkota yang berlokasi di Jl Kebon Kawung, tidak jauh dari Stasiun Kereta Api Bandung, akhirnya dibongkar paksa oleh pihak PT KAI menggunakan alat berat pada hari, Selasa (6/3/2018).

Pantauan sorotindonesia di lapangan, alat berat mulai masuk ke area SPBU sekitar pukul 08.15 Wib, setelah terlebih dahulu membongkar pagar palang baja dari bahan rel yang dipasang oleh PT KAI sendiri di akses masuk dan keluar area SPBU ketika menutup operasional SPBU tersebut pada tahun 2014 silam.

Tampak beberapa anggota kepolisian berjaga di jalan raya depan SPBU agar arus lalu lintas berjalan lancar selama proses pembongkaran berlangsung.

Selain dari anggota kepolisian, pengawalan proses pembongkaran ini juga melibatkan anggota TNI dan Polsuska serta pegawai PT KAI lainnya.

Namun walau tanpa melakukan perlawanan dengan mengerahkan massa, pihak SPBU UD Mahkota milik Tubagus Setiawan yang diwakili oleh Riri Angelita mengecam keras tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh PT KAI ini. “Pembongkaran paksa ini tanpa surat penetapan dari pengadilan, ketika kita pertanyakan itu ke pihak PT KAI, mereka dengan arogan menjawab dan terkesan mau-maunya mereka sendiri,” cetus Riri dihadapan wartawan peliput.

SPBU yang dibongkar dan rata dengan tanah hanya dalam hitungan waktu sekitar 3 jam tersebut sebelumnya telah melayani masyarakat Kota Bandung selama puluhan tahun, sejak tahun 1970-an, dan merupakan satu-satunya SPBU yang berada disekitar kawasan Kebon Kawung.

Sekarang saya pertanyakan, ujar Riri, PT KAI itu BUMN, seharusnya jangan perlakukan masyarakat seperti itu (mau-maunya sendiri), “Saya juga ingin pertanyakan, kontrak itu habis 30 Desember 2014, kita terima surat tertanggal 27 Desember 2014, dalam waktu 3 hari kita harus mengosongkan tempat ini, logika berpikirnya dalam rentang waktu tiga hari itu bagaimana?,” ucap Riri.

Diterangkan oleh Riri bahwa untuk membangun SPBU itu tidak mudah, “Perlu modal puluhan milyar rupiah untuk membangun SPBU baru, belum lagi proses perijinan yang sulit,” keluhnya.

“Tanggal 30 Desember 2014, akses masuk dan keluar area SPBU di palang, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas, itu masih ada sekitar 1,6 ton BBM didalamnya,” ungkap Riri.

Menurutnya, Undang-undang Migas mengatur dengan jelas bahwa BBM harus didistribusikan kepada masyarakat, “SPBU disekitar sini hanya satu, banyak angkutan umum yang komplainnya ke kita saat SPBU ditutup, karena mereka jadi jauh harus membelinya ke Wastukencana. Ini jelas pelayanan kepada masyarakat jadi terganggu. Saya dengar malah (lokasi SPBU) mau dibangun pusat perbelanjaan atau hotel oleh PT KAI, saya melihat PT KAI itu kapitalis. Mall dan hotel disini kan sudah banyak, buat apalagi?,” tanya Riri.

Joni Martinus, Manager Humas PT KAI Daop II, saat wawancaranya dengan wartawan di lokasi pembongkaran beralasan bahwa proses eksekusi lahan SPBU tersebut sudah melalui pertimbangan hukum yang jelas, “Eksekusi ini tentu tidak sewenang-wenang, tidak serta merta melakukan eksekusi yang sifatnya tanpa aturan, aturannya jelas, kita ada peraturan yang kita pegang,” ujar Joni.

Ditambahkan oleh Joni, “Kita sudah melewati beberapa proses hukum sampai ada putusan inkrah,” terangnya.

Saat ditanya oleh wartawan terkait dengan adanya keberatan dari pihak SPBU yang disebabkan tidak adanya surat penetapan pengadilan atas eksekusi yang dilakukan, Joni menjawab, “Jadi kita berpegang pada putusan, ada putusan kasasi MA yang sudah inkrah bahwa kontrak tidak diperpanjang lagi,” jelasnya.

Menurut Joni, pihaknya sudah sering melakukan mediasi dan rapat dengan teman-teman pengacara kedua belah pihak, karena ini proses hukum, “Tentu ini ada pembicaraan pengacara dengan pengacara, jadi pengacara kami itu sudah banyak kali melakukan komunikasi dengan pengacara SPBU, itu sudah dilaksanakan. Makanya hari ini tidak ada perlawanan (fisik), kalau sekedar ngomong-ngomong atau debat-debat kan biasa, tapi tidak ada pengerahan massa. Karena sudah ada komunikasi dan setiap rapat itu kita undang pengacaranya, termasuk saat dua hari berturut-turut kita undang, kita libatkan semuanya, Polisi, TNI, RT dan RW, semuanya kita libatkan termasuk Damkar dan PLN,” urainya.

Sedangkan pihak pengacara SPBU, Faliki Kartono Muhammad, saat ditemui wartawan di lokasi menjelaskan bahwa SPBU yang dikelola oleh klien-nya ini sudah sejak tahun 1970-an, “SPBU sudah beroperasi cukup lama, sampai dapat informasi bahwa mereka (PT KAI) sudah meng-KSO-kan lahan SPBU ini dengan pihak lain, dan kita disuruh keluar,” jelas Faliki.

“Usaha SPBU ini kan sudah lama, dan masyarakat terbantu dengan adanya SPBU ini, karena di daerah Kebon Kawung hanya ada satu. Masyarakat pun kecewa waktu SPBU ini ditutup. Karena mereka harus mengisi BBM ke tempat yang lebih jauh. Kita sebenarnya berhenti beroperasi karena akses jalannya di palang. Angkutan Kota juga umumnya mengisi BBM disini,” beber Faliki.

Terkait dengan pembongkaran SPBU oleh pihak PT KAI, Faliki menjelaskan lagi, “Setelah melihat proses bongkar paksa ini, tentu kami tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkan tindakan pihak PT KAI tersebut ke pihak kepolisian. Secepatnya kami akan kumpulkan bukti-bukti aset kami yang dirusak oleh PT KAI,” ungkapnya.

Diakui oleh Faliki, pihaknya menerima surat sekitar tanggal 27 Februari 2018 yang dikirim oleh lawyer PT KAI bahwa SPBU akan dibongkar pada tanggal 6 Maret 2018. “Saya jawab per surat dan per telepon, bahkan pihak kepolisian juga menelepon saya untuk menanyakan proses ini. Saya sampaikan bahwa kami akan melakukan pembongkaran ini dan menerima pembongkaran ini jika ada surat perintah dari pengadilan, sudah titik, itu satu saja yang kami inginkan sebenarnya. Yang mana tidak pernah dipenuhi oleh PT KAI,” urai Faliki.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Faliki, “Kami tidak melakukan perlawanan atas pembongkaran ini, kami sebagai warga negara yang baik tidak ingin ada keributan karena persoalan ini. Oleh karena itu kami tetap membiarkan PT KAI melakukan tindakannya. Karena kami menganggap kalau kami meresponnya dengan kekerasan fisik, itu akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari,” jelas Faliki.

“Kami akan melawan dari sisi aspek hukumnya, kami berencana akan melaporkan pidana maupun menuntut secara keperdataan atas tindakan PT KAI hari ini” pungkasnya. [St]

SPBU Kebon Kawung Bandung yang di bongkar paksa oleh PT KAI
SPBU Kebon Kawung Bandung yang di bongkar paksa oleh PT KAI, Selasa (6/3/2018).

 

Comments

comments