Pengangkatan Rina Indiastuti Jadi Plt Rektor Unpad Tuai Kontroversi

oleh -

BANDUNG,- Pengangkatan Rina Indiastuti sebagai Plt Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) dan rencana pemilihan ulang rektor ke proses awal, menjadi kontroversi di kalangan internal dosen dan guru besar Unpad yang akan mengambil langkah gugatan hukum atas hasil keputusan MWA (Majelis Wali Amanat) dan Menristekdikti tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh perwakilan dari dosen Unpad antara lain Dr Indra Perwira, S.H., M.H., Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H, L.LM., Ph.D., dan Prof. Atip Latipulhayat, S.H., L.LM., Ph.D., kala menggelar konferensi pers di Gedung Sri Soemantri, Jl. Imam Bonjol, Kota Bandung, Senin (15/4/2019) sore.

“Ini untuk mengungkapkan kegelisahan yang terjadi. Dasar pengangangkatan Plt (pelaksana tugas) rektor itu apa. Seharusnya menteri tidak lagi berkewenangan karena status Unpad yang sudah PTNBH,” kata Bilal Dewansyah mengawali.

Ditambahkan oleh Indra Perwira, “Sebelumnya pernah ada dialog, jadi, argumentasi kementerian untuk mengubah peraturan dan mengulang pilrek dari awal itu tidak cukup alasan hukumnya, sehingga terjadi sikap untuk tetap mengusung tiga calon. Kemudian direncanakan pilrek dilaksanakan pada bulan Februari 2019,” jelasnya.

Lebih lanjut Indra mengungkapkan, “Tiba-tiba ditengah proses, muncul isu baru, di mana Menristekdikti memberhentikan status PNS salasatu calon rektor. Nah, status PNS ini entah kenapa dianggap atau dimaknai oleh sebagian anggota MWA itu juga berpengaruh terhadap proses pilrek. Padahal sebetulnya yang dipersoalkan status dia sebagai PNS. Secara statuta, calon rektor Unpad itu bisa PNS bisa bukan PNS, jadi kalau status PNS-nya saja yang berubah, sebetulnya pemilihan itu tetap bisa berlangsung,” urainya.

Kemudian, lanjut Indra, kami kaget ada surat baru dari menteri yang isinya tidak mempertimbangkan perkembangan yang ada didalam MWA itu, berubah, tapi kembali ke esensi yang pertama tadi, yaitu memerintahkan mengubah peraturan MWA dan mengulang pilrek dari awal.

“Ini saya pernah bantah keras, saya katakan menteri itu tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan, karena status Unpad itu sekarang PTNBH,” tegas Indra.

“Kepemilikan Unpad yang sebelumnya 100 persen pemerintah, kini bergeser menjadi milik publik. Disitu kewenangan beralih kepada satu badan yang mendirikan stakeholder, ada pemerintah, ada masyarakat, mahasiswa, senat, ada alumni. Jadi, sebetulnya didalam statuta itu pada pilrek dalam lembaga MWA itu menteri masih memiliki suara sebesar 35 persen. Ketidaksetujuan menteri terhadap calon, mestinya dilakukan dalam mekanisme pemilihan itu, 35 persen kan signifikan dalam pemilihan, tapi entah kenapa menteri itu bersikap seolah-olah diluar MWA, padahal menteri didalam MWA. Dia memerintahkan MWA, padahal dia sendiri ada di MWA, nalar hukumnya tidak benar, koq ada orang memerintahkan diri sendiri, jadi keunikan. Padahal dari segi hukum itu tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan,” ungkap Indra dihadapan para awak media dan kelompok dosen.

Dipaparkan lebih lanjut, “Ironisnya, perintah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam nalar hukum itu, diamini oleh mayoritas MWA pada rapat hari sabtu kemarin. Jadi mereka cenderung kalau tidak salah di poin 5 itu mengikuti perintah menteri, dan bahkan kalau ikut perintah menteri artinya akan mengulang kembali proses (pilrek) dari awal. Kemudian meminta menteri untuk menunjuk Plt, pelaksana tugas juga diserahkan kepada menteri, ini juga tidak ada dasar hukumnya sampai MWA menyerahkan kepada menteri,” beber Indra.

Kalau kita lihat statuta, jelas Indra, kapan menteri itu bisa mengambil alih atau diserahkan persoalan yang harus diputus oleh MWA, apabila antara rektor dan senat terjadi perseteruan. “Disitu MWA berupaya menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Kalau MWA tidak bisa menyelesaikan, minta menteri yang memutuskan, konteksnya hanya itu, tidak didalam pilrek. Jadi, untuk menyerahkan dan meminta kepada menteri untuk menunjuk plt rektor, itu tidak ada dasar hukum samasekali, itu liar, arogan, dan sewenang-wenang, kalau bahasa saya kalau tidak ada hukum yaa barbar, karena hukum itu salasatu simbol peradaban,” cetus Indra.

Pertanyaannya sekarang begini, sambungnya, hukum itu dalam proses pilrek sudah memberikan satu hak tertentu minimal pada 3 orang calon rektor, yakni Prof Obstatar, Prof Atip dan Dr Aldrin. Ini tidak pernah diperhatikan oleh MWA pada saat memutus untuk mengikuti surat menteri.

‘Jadi hak mereka itu diabaikan, sehingga saya yakin itu nanti ada reaksi dari masing-masing calon, entah berupa gugatan secara perdata atau secara tata usaha negara, yang pertama tentu saja ditujukan kepada MWA, kedua, karena MWA memutuskan berdasarkan pada surat menteri, pasti juga menteri itu akan jadi tergugat. Ini sebetulnya yang kita kuatirkan, seharusnya tidak terjadi begini,” ungkit Indra.

Pertanyaan terakhir, ujar Indra, kalau Plt untuk rektor itu biasanya setara eselon I yang mengisi, atau levelnya dirjen, sekarang Unpad yang mengisinya sekertaris dirjen, jabatan sekertaris dirjen itu bukan jabatan struktural, tapi jabatan staf. “Maksud saya begini, dulu di Trisakti Plt itu dirjen, sekarang Unpad cukup dikasih sekertaris saja. Trisakti itu sampai harus Dirjen, kita mah cukup sekertaris. Nah, ini realitanya,” tambahnya.

“Karena itu, patut diduga persoalan ini bukanlah persoalan hukum, karena persoalan hukum itu sejak awal sebetulnya tidak ada masalah, siapapun yang belajar teori organisasi di fakultas manapun, kalau putusan itu terjadi disenting, perbedaan, itu kan musyawarah. Dulu itu mestinya kalau saja mandeg di Oktober (penetapan rektor), ada pendapat yang berbeda misalnya saya dan kementerian head to head, itu kan tinggal di voting, siapa yang setuju dengan saya dan siapa yang setuju dengan kementerian, jika banyak yang setuju dengan kementerian, ok, kita ulang pilrek dari awal. Kalau banyak setuju dengan saya, jalan terus. Tapi keputusan itu oleh ketua (MWA) tidak pernah diambil, namun cenderung diambangkan, lucu, dulu saya diminta berdikusi dengan menristekdikti, saya tidak mau karena mereka salah, nah begitu isu pemecatan salasatu calon, yang diminta berdamai oleh ketua, KSAN dan Menristekdikti, lucu. Jadi memang terlihat sengaja mengulur-ulur waktu hingga ke injury time. Injury time kemarin adalah agenda laporan pertanggungjawaban rektor, tapi terlalu mepet, terbukti ada yang tidak lengkap lalu diberi waktu, padahal jabatan rektor itu berakhir tanggal 13 April. Ini katanya dari MWA mau good goverment, jadi seperti omong kosong, ini ternyata tidak membangun good goverment, mestinya minimal satu bulan sebelum jabatannya berahir, dia (rektor) memberikan laporan pertanggungjawaban sehingga kalau ada koreksi, bisa dikoreksi,” kata Indra panjang lebar yang dibenarkan oleh kelompok dosen yang hadir.

Indra juga mengulang lagi terkait calon rektor yang sudah melalui proses seleksi, “Nasib 3 calon rektor itu bagaimana, katakanlah kalau resmi nanti siapa. MWA pada saat memutus kemarin, tidak ada satu putusanpun yang menjelaskan tiga kandidat tersebut. Padahal persoalan hukum yang dipersoalkan itu adalah status salasatu kandidat. Tapi terakhir mereka dengan sengaja mengatakan di ulang (Pilrek), tanpa menyebut status ke tiga kandidat tersebut,” ucapnya.

“Ini kesalahan besar dalam perspektif hukum. Ini kesewang-wenangan. Saya sedih, karena terjadi di kampus ini, kita kemana-mana mencak-mencak tentang supremasi hukum, di kampus sendiri begini. Kalau saya burung unta, saya gali tanah untuk sembunyikan kepala, malu. Kira-kira begitu,” tandasnya.

Persoalan pengangkatan Plt rektor dan Pilrek ulang ini berawal dari tahapan proses pemilihan Rektor Unpad yang dimulai pada bulan Agustus 2018 yang seharusnya tuntas pada bulan Oktober 2018. Pemilihan rektor ini merupakan yang pertama digelar semenjak perguruan tinggi yang didirikan oleh para inohong tersebut berstatus PTNBH.[St]

Comments

comments