Pemkot Bandung Dianggap Lakukan Pembiaran Pembangunan Tower Tak Berijin, PMPR Indonesia Ajukan Audiensi

oleh
Tower

BANDUNG, LSM PMPR Indonesia ajukan audiensi kepada Pemerintah Kota Bandung terkait dengan adanya temuan pembangunan menara telekomunikasi (tower) yang sudah berdiri namun diduga belum berijin.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum LSM PMPR Indonesia, Rohimat Joker, kepada Sorot Indonesia melalui pesan seluler pada hari, Selasa (6/6/2017).

“Kami menemukan ada pembangunan menara telekomunikasi (tower) milik perusahaan TBG (Tower Bersama Group) di salah satu komplek yang terletak di Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang diduga kuat belum memiliki ijin dan diduga ada pembiaran dari pihak Pemerintah Kota Bandung,” ujar Rohimat.

Ditambahkannya, pembangunan tower ilegal tersebut disinyalir telah diketahui sebelumnya oleh pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan dan dinas terkait. “Berkenaan dengan itu kami meminta kepada Walikota Bandung untuk menindak dengan tegas perusahaan-perusahaan nakal, karena jika dibiarkan akan berpotensi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), pungli serta gratifikasi dilingkungan Pemkot Bandung terutama yang bersentuhan langsung dengan pembangunan tower,” tegas Rohimat.

Audiensi yang diajukan oleh LSM PMPR Indonesia adalah pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 di Kantor Walikota Bandung. “Kami ingin Pemkot Bandung tidak lemah dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi, dan kami melaksanakan yang menjadi bagian tugas kami sebagai sosial kontrol,” ucap Rohimat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) Indonesia berharap pada audiens tersebut ikut hadir dinas dan pejabat penerbit ijin/keterangan yang berhubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi, pihak TBG dan subkontraktornya, Lurah Cipadung Kidul, Camat Panyileukan dan Tim Saber Pungli. (St)

 

Comments

comments