Kemenkumham Komitmen Berantas HALINAR di Lapas dan Rutan

oleh -

BANDUNG – Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) berkomitmen dalam percepatan pemberantasan handphone, pungli dan narkoba (Halinar) di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekertaris Ditjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami kepada wartawan di lobby Kanwil Kemenhumkam Jawa Barat pada hari, Selasa (15/8/2017). 

“Semangat percepatan pemberantasan halinar (zero halinar) ada di Jawa Barat, semua sepakat hape (handphone) kita singkirkan dari lapas dan rutan, karena hape adalah penyebab. Kemudian tidak ada lagi pungli apalagi narkoba. Itu semangat,” cetus Sri dengan gaya bicaranya yang tegas.  

Diyakini oleh Sri dan jajarannya, hape adalah salasatu sumber tindak kejahatan yang selama ini menjadi penyebab warga binaan masih bisa berkomunikasi keluar lapas untuk bertransaksi barang terlarang seperti narkoba.

“Mohon dukungan dari semuanya, dan ini bukan kerja yang mudah tapi kita yakin bahwa persoalan itu bisa kita selesaikan,” ujar Sri. 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sri yang didampingi Kadiv PAS Kanwil Kumham Jawa Barat Molyanto, masuknya hape ke dalam lapas dan rutan serta terjadinya pungli, karena ulah dari oknum, “Ini adalah oknum, oknum yang tidak berada dalam semangat yang sama. Ini yang menjadi faktor perusak bagaimana kinerja kita di lembaga pemasyarakatan dan menjadi sorotan dari publik,” ungkap Sri.

Dikatakannya bahwa pihaknya sedang membenahi persoalan itu dengan meluruskan mindset dan culture supaya semuanya berada dalam semangat yang sama. 

“Sekarang sudah banyak oknum yang ditindak dan diberhentikan dengan tidak hormat, dipecat, dan dilepas dari jabatannya,” terang Sri kepada wartawan. 

Ditambahkannya, “Di tahun 2017 ini sudah ada 19 orang oknum, dan 6 orang sekarang sedang dalam proses (pemeriksaan dan pendalaman). Jika tidak terbukti bersalah yang bersangkutan akan dibebaskan, tetapi bila ditemukan bersalah kita berikan sanksi. Jadi saat kita lakukan pemeriksaan, kita harus lakukan dengan baik dan benar,” jelasnya.

“Jawa Barat akan kita jadikan contoh untuk wilayah lainnya bahwa langkah-langkah strategis untuk menghilangkan halinar ini semangat kita bisa sama,” pungkas Sri. 

Dikesempatan yang sama, seusai Sri Puguh Budi Utami keluar dari lobby kantor dan masuk ke mobil dinasnya untuk melanjutkan perjalanan, Kadiv PAS Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Molyanto, menerangkan pada wartawan bahwa pengawasan dan penindakan dalam percepatan pemberantasan halinar ini pihaknya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.  

“Kami bekerjasama dengan satgas saber pungli dalam pengawasannya,” ujar Molyanto.

Diakui oleh Molyanto, keterbatasan jumlah sumberdaya manusia yang bertugas di lapas sering menjadi kendala. “Tahun ini ada rekrutmen baru sebanyak kurang lebih 1.400 orang,” kata Molyanto sambil menunjuk spanduk besar pengumuman rekrutmen yang terpampang di depan kantornya. 

Ditanya terkait target waktu percepatan pemberantasan halinar di wilayahnya, Molyanto menjawab, “Soal target waktu, tentu ada faktor yang menjadi pendukung apa yang sekarang sedang dijalankan,” jawabnya. (*)

Kadiv PAS Molyanto saat menjelaskan tentang pemberantasan halinar
Foto : Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Molyanto, saat diwawancara awak media seusai kunjungan dari Sekertaris Ditjen PAS Kemenkumham terkait percepatan pemberantasan halinar di lapas, Selasa (15/8/2017).

 

Comments

comments