Kapolda Jabar Dan FKPD Gelar Rakor Kesiapan Pemilu

oleh -
Kapolda Jabar Dan FKPD Gelar Rakor Kesiapan Pemilu

BANDUNG,- Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) FKPD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Kesiapan Pemilu 2019 di Sudirman Grand Ballroom, Jl. Jend. Sudirman, Kota Bandung, Selasa (2/4/2019).

Rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi, sinergitas dan soliditas serta menyamakan persepsi FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Provinsi Jabar guna memastikan kegiatan Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat dapat berlangsung aman, lancar dan damai. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 1.861 orang.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.IK., menyampaikan pada rilisnya kepada media bahwa kegiatan rapat kesiapan Polda Jabar tersebut guna pengamanan tahap inti pemungutan suara Pemilu 2019.

Kegiatan ini dihadiri oleh
Gubernur Jabar H.M Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Kajati Jabar, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi, Pengadilan Tinggi Jabar, Ketua KPU Jabar, Ketua Bawaslu Jabar, Wakapolda Jabar, Pejabat Utama Kodam III/Siliwangi, Pejabat Utama Polda Jabar, Pejabat Instansi Pemerintahan Provinsi Jabar, Para Danrem dan Dandim Jajaran Kodam III/ Siliwangi, Kapolrestabes Bandung, Kapolresta Bogor Kota, Kapolres Jajaran Polda Jabar, Para Ketua KPU Kab/Kota se-Jawa Barat, Para Ketua Bawaslu Kab/Kota Se-Jawa Barat, Para Kasat Intelkam Jajaran Polda Jabar, Para Camat, Danramil dan Kapolsek se-Jawa Barat, para Ketua Panwascam Kab/Kota se-Jawa Barat, Para Ketua PPK Kab/Kota se-Jawa Barat.

Kapolda Jabar dalam paparannya menyatakan bahwa situasi dan kondisi pada tahap pemungutan dan penghitungan suara adalah masyarakat yang terpolarisasi, saling curiga, pertikaian antar individu maupun kelompok, protes dan unjuk rasa anarkis, konflik sosial, konflik inter dan antar agama, serangan teroris, intimidasi dan sabotase, penyelenggara Pemilu tidak netral dan tidak profesional, keterlambatan distribusi logistik Pemilu, pemungutan dan perhitungan suara yang memerlukan waktu lama, dan dikatakan pula Jawa Barat adalah DPT paling besar dan rawan konflik.

Kapolda Jabar lebih lanjut menjelaskan, kriteria kerawanan ada 10 indikator yaitu kesiapan penyelenggara Pemilu, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, calon independen, karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan gangguan kamtibmas, sengketa batas wilayah, calon incumbent/petahana, partai lokal dan potensi sara.

Sementara itu, kerawanan pada masa tenang adalah rapat/kampanye gelap, serangan fajar, money politic, ancaman, intimidasi, teror, penganiayaan, penculikan, sabotase dan provokasi antar pendukung.

Ancaman masa pemungutan suara mengancam, menganiaya, penculikan, pembunuhan baik terhadap pemilih atau saksi, merusak TPS, surat dan kotak suara, teror, intimidasi dan lmenghalangi pemilih ke TPS, bencana alam, petugas tidak memahami tugasnya, kekurangan logistik, masyarakat tidak memahami mekanisme pencoblosan.

Sedangkan kerawanan pada masa perhitungan suara antara lain manipulasi hasil suara, pencurian kotak suara, sabotase atau teror, gangguan kamtibmas, petugas tidak profesional, protes dari saksi, dan waktu yang lama. Selain itu pula harus diantisipasi kerawanan geografis bencana alam.

Kapolda Jabar menuturkan, untuk mengantisipasi dan penanggulangan kerawanan tersebut adalah melaksanakan sinergitas Polri, TNI, PPK, Panwascam dan Camat, petakan kekuatan masing-masing pendukung paslon sebagai data awal mengantisipasi terjadinya bentrok massal, berdayakan intelejen, Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk mendetekasi perkembangan situasi, pendekatan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, parpol, tim sukses, dan kelompok elemen masyarakat lainnya, antisipasi terjadinya penggiringan pencoblosan dan money politik, lakukan patroli ke pemukiman, kawal pemilih sampai ke TPS, lakukan patrol cyber, penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, tindak pidana konvensional lainnya, siapkan Satgas tindak Brimob dan Dalmas serta Satgas TNI di lokasi strategis dan amankan surat dan kotak suara dengan optimal.

“Rencanakan Operasi Mantap Brata Lodaya 2019, Pengamanan Pungut dan Hitung Suara, dilaksanakannya Latihan Gabungan TNi- Polri dan Satuan Kewilayahan, diadakannya Deklarasi Pemilu Damai 2019, serta dilaksanakannya Pergelaran Pasukan,” urai Kapolda.

Pasukan yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu 2019 ini adalah Polri sebanyak 24.379 personel, personel Polri Polda Jabar 22.694 personel, kemudian Satgas perbantuan TNI sebanyak 10.646 personel, dan Linmas sebanyak 242.445 personel.[*]

Comments

comments